NEWS
-
Kembangkan Industri Halal, Otoritas Ini Siapkan Insentif Pajak
Pemerintah Malaysia akan menyiapkan insentif pajak bagi investasi pada industri halal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JohorSingapura. Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan insentif pajakdapat diberikan untuk mendatangkan lebih banyak investasi pada industri halal ke KEK Johor-Singapura. Terlebih, KEK ini dibangun Malaysia dan Singapura untukmemajukan industri halal di kedua negara. “Saya akan […]
-
Langkah-Langkah Penting bagi WP Optimalkan Kepatuhan Pajak
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), telah memiliki sistem bernama Compliance Risk Management (CRM). CRM merupakan suatu sistem yang dibuat untuk pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak, dengan membangun profil risiko WP dengan lebih tepat. Dalam webinar bertajuk “Risk Management for Tax Disputes towards the Introduction of the Core Tax […]
-
WP Salah Isi Jumlah Pembayaran Pajak, Petugas Pajak Sarankan e-Pbk
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai memberikan layanan konsultasi terkait dengan kesalahan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak instansi pemerintah. Petugas pajak dari KP2KP Sinjai Syahrul mengatakan wajib pajak bersangkutan telah melakukan kesalahan dalam memasukkan jumlah pajak pada billing. Petugas lantas mengarahkan wajib pajak untuk melakukan pemindahbukuan secara elektronik (e-Pbk). “Untuk pengajuannya, […]
-
DJP Siap Awasi Kepatuhan WP yang Manfaatkan Insentif Pajak di IKN
Ditjen Pajak (DJP) akan mengawasi kepatuhan wajib pajak yang memanfaatkan berbagai fasilitas perpajakan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penyuluh Pajak Ahli Pratama DJP Imaduddin Zauki mengatakan pengawasan dilaksanakan melalui mekanisme laporan realisasi penanaman modal dan kegiatan usaha. Adapun pengawasan kepatuhan dibutuhkan untuk memastikan pemberian fasilitas perpajakan terukur dan terarah. “Di sini ada kewajiban bagi yang […]
-
Ungkap Ketidakbenaran Isi SPT, Pemeriksaan Pajak Tetap Dilanjutkan
Kendati wajib pajak mengungkapkan tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Mengutip penjelasan pemerintah dalam dokumen APBN Kita edisi Mei 2024,pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Pasal 29ayat (1) UU KUP) menutup kesempatan wajib pajak melakukan pembetulan SPT. Namun demikian, meskipun DJP telah melakukan pemeriksaan, wajib pajak dengankesadaran sendiri dapat mengungkapkan […]
WA only