NEWS
-
Setoran Pajak Ekonomi Digital Rp. 24,12 Triliun
Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Mencatat, penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 24,12 triliun hingga 30 April 2024. Perinciannya, pertama, berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp 19,5 triliun. Hingga April 2024, pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Sebanyak 154 PMSE […]
-
Fiskus Edukasi Pemotong Pajak soal TER dengan Filosofi Gelas Kosong
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purbalingga memberikan edukasi kepada 36 peserta perwakilan Puskemas di Kabupaten Banjarnegara perihal penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata pada 27 Maret 2024. Dalam kegiatan tersebut, terdapat 3 narasumber yang memberikan materi antara lainPenyuluh Pajak KPP Pratama Purbalingga Sigit Kuncoro, serta Ahmad Mudjib danKristanto Adhi Nugroho. Salah satu materi […]
-
Pemkab Karawang Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Begini Perinciannya
KARAWANG, Pemkab Karawang, Jawa Barat mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang 17/2023. Perda tersebut terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 94 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “…perlu […]
-
Petugas Pajak Kunjungi Kontraktor Kawasan IKN, Ingatkan soal Kewajiban
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur mengunjungi wajib pajak PP–Markinah KSO yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada 7 April 2024. Kunjungan tersebut dilakukan guna meninjau perkembangan pengerjaan proyek yaitu pembangunan jalan di KIPP. Selain itu, KPP juga mengingatkan terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak […]
-
Pemadanan NIK dan NPWP Berakhir Juni 2024, Awas Risiko Jika Kelewat!
Pemerintah telah menetapkan batas akhir proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada akhir Juni 2024. Sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, pemadanan NIK-NPWP ini akan digunakan sebagai indikator atau nomor untuk bertransaksi dengan DJP dalam core tax administration […]
WA only