NEWS
-
Ada Insentif Pajak 3%, MG Berencana Produksi Lokal Mobil Hybrid
Morris Garage (MG) blak-blakan mengungkap rencana untuk memproduksi lokal mobil hibrida (hybrid electric vehicle/HEV) pada tahun ini, seiring dengan adanya insentif pajak dari pemerintah. Aturan insentif itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025. Kendaraan berjenis hybrid mendapat potongan PPnBM DTP sebesar 3% dari harga jual. Insentif itu termasuk model full hybrid, mild […]
-
Coretax Masih Terkendala, Pengusaha Minta Hapus Sanksi Diperpanjang
Coretax system masih menyisakan sejumlah kendala teknis hingga Maret 2025 ini. Karenanya, pengusaha meminta otoritas memperpanjang masa transisi. Topik ini menjadi salah satu topik pemberitaan yang diulas media nasional pada hari ini, Kamis (6/3/2025). Harian Kompas mengangkat isu untuk menjadi salah satu pemberitaan utamanya. Dituliskan, pemerintah sebelumnya menetapkan masa transisi coretax system selama 1 Januari […]
-
Cetakan Faktur Pajak PDF via Coretax Kosong, PKP Diminta Tunggu
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengumumkan susunan pejabat pada pekan depan. Kepala BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengeklaim rekrutmen pada BPI Danantara dilaksanakan secara transparan dan profesional dengan melibatkan headhunter dan advisor dari dalam negeri dan luar negeri. “Harapannya dalam waktu dekat mungkin minggu depan saya rasa […]
-
Golongan Orang yang Bebas Tidak Lapor Pajak
Setiap tahun, wajib pajak di Indonesia diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Namun, tidak semua individu harus menjalankan kewajiban ini. Ada beberapa kategori wajib pajak yang dibebaskan dari kewajiban pelaporan, sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru. Ketentuan mengenai siapa saja yang tidak perlu lapor pajak ini telah tertuang […]
-
Aturan Soal Natura Makanan-Minuman yangDikecualikan dari Objek Pajak
TERBITNYA UU HPP membuat natura dan/atau kenikmatan yang dahulu umumnya bukan merupakan objek pajak penghasilan (PPh), kini diperlakukan sebagai objek PPh. Kendati demikian, terdapat sejumlah natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh diatur dalam Pasal 4 ayat 3 huruf d UU PPh s.t.d.d UU HPP. […]
WA only