Mindblown: a blog about philosophy.
-
PP 50/2022 Perinci Ketentuan UU KUP, Perhatikan Poin-Poin Penting Ini
Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 50/2022 sebagai salah satu aturan pelaksanaan dari UU KUP s.t.d.t.d. UU 7/2021 tentang HPP, banyak membawa perubahan dan pembaharuan yang penting untuk kita perhatikan. PP 50/2022 terdiri dari 15 bab dengan 3 bab baru serta adanya perubahan serta penegasan pada bab lainnya. PP 50/2022 diterbitkan dalam rangka memberikan kepastian hukum, kemudahan, […]
-
Dua Strategi Pemerintah Naikkan Daya Tarik Insentif Supertax Deduction
Pemerintah telah menjalankan 2 strategi untuk meningkatkan daya tarik insentif seperti supertax deduction bagi pelaku usaha. Asisten Deputi Fiskal Kemenko Perekonomian Gunawan Pribadi mengatakan strategi pertama yakni menggencarkan sosialisasi mengenai ketentuan dan manfaat insentif supertax deduction. Sosialisasi tersebut tidak cuma diberikan kepada wajib pajak, tetapi juga kepada pegawai Ditjen Pajak (DJP). “Temuan kami, banyak pegawai […]
-
Musim Lapor SPT Tahunan, Kemenkeu Pastikan Kesiapan Sistem DJP Online
Kementerian Keuangan menyatakan Ditjen Pajak (DJP) telah bersiap untuk mengantisipasi membeludaknya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 secara online. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan DJP telah melakukan berbagai persiapan untuk melayani pelaporan SPT Tahunan secara online. Dalam hal ini, sistem teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) juga telah dipastikan kesiapannya. “Insyaallah […]
-
DJP Incar Pajak 35 Persen dari 1.119 Crazy Rich
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada 1.119 orang berpenghasilan di atas Rp5 miliar per tahun. Hal tersebut menjadi pemantik tarif pajak baru untuk golongan super kaya sebesar 35 persen. Perubahan bracket penghasilan kena pajak ini sejalan dengan dirilisnya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sebelumnya, tarif pajak paling tinggi adalah […]
-
Ditjen Pajak Ungkap Masih Ada 16 Juta Wajib Pajak Belum Validasi NIK-NPWP
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, masih ada 16 juta wajib pajak yang belum melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasalnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, hingga 8 Januari 2023, ada 53 juta yang sudah melakukan validasi NIK-NPWP. Angka ini mencapai 76% dari total 69 juta NIK. Artinya, masih […]
Got any book recommendations?
WA only