Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Daerah Perlu Siapkan Rancangan Perda Pajak dan Retribusi
JAKARTA, Pemerintah daerah (pemda) diminta segera menyusun rancangan peraturan daerah (perda) terkait dengan pajak dan retribusi yang sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (22/9/2022). Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Komaedi mengatakan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait dengan pajak daerah sedang dibahas dan […]
-
Perubahan Regulasi PPN dan Faktur Pajak Permudah Aktivitas Bisnis Perusahaan
JAKARTA, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pemungutan pajak terhadap tiap transaksi penyerahan produk dan/atau jasa di dalam negeri maupun ke luar negeri ataupun sebaliknya ke dalam negeri (daerah pabean), baik kepada Wajib Pajak (WP), individu, badan usaha, maupun pemerintah, ataupun WP luar negeri. Regulasi terkini mengenai PPN tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1983 […]
-
Tunggakan pajak kendaraan di Kepri capai Rp146,4 miliar
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat nilai tunggakan pajak kendaraan roda dua dan roda empat dalam lima tahun terakhir mencapai Rp146,4 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri Reni Yusneli di Tanjungpinang, Rabu, mengungkapkan, tunggakan pajak kendaraan bermotor pokok itu berasal dari pemilik 417.890 unit kendaraan. “Ini angka yang cukup signifikan,” katanya. Reni mengemukakan seluruh pemilik […]
-
C-20 Usul Tarif Pajak Minimum Global 25% & Penurunan Threshold Pilar 1
Taxation & Sustainable Finance Working Group (TSFWG) Civil-20 mengusulkan beragam kebijakan pajak yang dipandang perlu untuk mendukung pemulihan ekonomi secara inklusif serta memperbaiki sistem perpajakan global. Sherpa C-20 Ah Maftuchan mengatakan pihaknya mengusulkan pemberlakuan tarif pajak korporasi minimum global yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan tarif yang telah disepakati dalam Pilar 2: Global Anti Base […]
-
Penghapusan Denda PBB Diharapkan Bisa Optimalkan Realisasi Pajak
Pemkot Surabaya kembali melakukan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penghapusan tersebut berlaku mulai tanggal 15 September hingga 30 November. Masyarakat hanya membayar biaya pokok PBB saja tanpa harus membayar denda. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mencatat penunggakan PBB sampai saat ini mencapai Rp 900 miliar. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya […]
Got any book recommendations?
WA only