Mindblown: a blog about philosophy.
-
Survei: Banyak Masyarakat Tak Tahu NIK Gantikan NPWP
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan publik terkait kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih relatif rendah. Masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui kebijakan yang telah diresmikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 20 Juli 2022 lalu itu. Hasil itu diperoleh Indikator Politik Indonesia […]
-
Hibah untuk WP Orang Pribadi UMKM Bisa Bebas Pajak, Begini Syaratnya
Harta hibah yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM bisa bebas dari pengenaan pajak penghasilan (PPh). Namun, ada sejumlah syarat yang melekat agar ketentuan itu berlaku. Diatur dalam Pasal 2 PMK 90/2020, disebutkan bahwa pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang hibah diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis […]
-
Catat! Tidak Akan Ada Lagi Program Pengampunan Pajak, Ini Alasannya
Pemerintah tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Hal itu ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. “Kalau pengampunan diberikan terlalu sering, akan menciptakan mentalitas wajib pajak yang tidak baik,” kata Yustinus dilansir dari Antara, Minggu (31/7/2022). Yustinus menyebutkan permanent tax amnesty atau program pengampunan pajak atau […]
-
26,8 Persen Wajib Pajak Minta PPS Tax Amnesty Digelar Lagi
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan, 26,8 persen responden mendukung dan meminta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diadakan kembali. Survei PPS dilakukan dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah Teknik memiliki sampel melalui proses pemanggilan nomor telepon secara acak kepada 1.246 responden yang dipilih melalui proses RDD. Survei dilakukan 9-12 Juli 2022. Direktur Eksekutif Indikator […]
-
Ada Suara Tax Amnesty Kembali Digelar, Staf Khusus Menkeu: Buruk Bagi Kepatuhan Pajak
Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan, program pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan tax amenesty tidak dapat dilakukan berulang karena menciptakan mentalitas buruk bagi wajib pajak. Pernyataan ini menjawab hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada periode 9-12 Juli 2022 melalui telepon dengan 1.246 sampel responden. “Permanent tax amnesty bisa buruk bagi […]
Got any book recommendations?
WA only