NEWS
-
Daya Beli Loyo, Ekonom Desak Prabowo Naikkan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak
Ekonom mendukung kalangan buruh yang mendesak pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan menjadi Rp90 juta per tahun atau Rp7,5 juta per bulan. Tuntutan tersebut dinilai mendesak di tengah terus tergerusnya daya beli pekerja akibat berbagai potongan dan kewajiban iuran. Direktur Eksekutif Center […]
-
Banggar dan Pemerintah Sepakati Target Pendapatan 2026 Naik
Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati kenaikan target pendapatan negara dalam RAPBN 2026 sebesar 0,19% dari usulan pemerintah Rp3.147,7 triliun menjadi Rp3.153,6 triliun. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (8/9/2025). Kenaikan pendapatan negara didorong oleh kenaikan target kepabeanan dan cukai sebesar 0,51% dari usulan awal senilai Rp334,3 triliun […]
-
Bikin Bupot PPh 21 Tapi NIK Karyawan Tak Terdeteksi, Harus Bagaimana?
Salah satu kewajiban perpajakan yang dilakukan melalui coretax system adalah pemotongan PPh Pasal 21, sesuai dengan PMK 81/2024. Namun, ada kalanya muncul kendala bagi pihak pemotong saat membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui coretax. Salah satunya, NIK karyawan yang tidak valid atau tidak terdeteksi. Apa penyebabnya? Bagaimana solusinya? “Jika notifikasi yang muncul adalah NIK […]
-
Pajak Kendaraan di Indonesia Salah Satu Tertinggi di Dunia
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan pajak dari sektor otomotif Tanah Air menjadi salah satu yang tertinggi, bila dibandingkan dengan banyak negara di dunia. Sebagai perbandingan, Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo mengurai pajak kendaraan antara Indonesia dengan Thailand dan Malaysia dapat mencapai lima hingga 30 kali lipat lebih tinggi. Maka tak heran, pajak kepemilikan […]
-
Warga Tangerang Harus Bayar PBB Paling Lambat Bulan Ini
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang mendorong masyarakat untuk segera melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun pajak 2025. Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa mengatakan PBB tahun pajak 2025 harus dibayar selambat-lambatnya pada 30 September 2025. Wajib pajak yang terlambat membayar PBB akan dikenai sanksi administrasi. “Denda akan diberlakukan bagi wajib pajak yang belum […]