Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Papua: Wajib pajak melapor SPT pada 2023 mencapai 400.822
Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (DJP Papabrama) menyebutkan wajib pajak yang melapor surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada 2023 mencapai 400.822 . Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil DJP Papabrama Heri Kuswanto dalam siaran pers di Jayapura, Minggu, berharap kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT pada 2024 dapat mencapai 100 persen. “Pada 2023 wajib pajak di lingkungan […]
-
Lampaui Target 2023, Kanwil DJP Jabar I Kumpulkan Rp 33,86 Triliun
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (DJP) Jawa Barat I berhasil mengumpulkan penerimaan pajak hingga Rp33,86 triliun atau 102,94% dari target APBN 2023 berdasarkan Perpres 75/2023. Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Erna Sulistyowati mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh kantor pelayanan pajak (KPP). Dia mencatat 16 KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I […]
-
Pajak Hiburan Tetap Sampai 75%, Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal
Pemerintah tetap menaikkan pajak hiburan hingga paling tinggi 75%, namun menyebut akan memberikan sejumlah insentif fiskal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan bahwa keputusan pajak hiburan itu diambil karena sektor pariwisata dirasa sudah mulai membaik, dengan insentif fiskal diberikan guna mendukung kemudahan investasi. “Sejak pasca pandemi Sektor Pariwisata mulai tumbuh, salah satunya terlihat dari […]
-
Ditjen Pajak Perkenalkan Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan
Melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-2/PJ/2024, Ditjen Pajak (DJP) memperkenalkan satu jenis bukti potong baru, yaitu bukti potong PPh Pasal 21 bulanan atau formulir 1721-VIII. Merujuk pada pasal 2 ayat (3), bukti potong PPh Pasal 21 bulanan (formulir 1721-VIII) adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima pensiun secara berkala […]
-
Ini Ketentuan Bikin SPT Masa PPh Pasal 21 Sampai Desember 2023
PER-2/PJ/2024 turut memuat penegasan mengenai pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masa pajak sampai dengan Desember 2023. Terhadap kondisi tersebut, pemotong pajak membuat SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 berdasarkan pada ketentuan sebelumnya. Seperti diketahui, PER-2/PJ/2024 mulai berlaku sejak masa pajak Januari 2024. “Dalam hal pemotong […]
Got any book recommendations?
WA only