Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkeu Bidik 72,17 Juta NIK Wajib Pajak Dipadankan Jadi NPWP
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan 72,17 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib pajak dapat dipadankan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kemenkeu menyebutkan telah terdapat 59,5 juta NIK yang sudah dipadankan menjadi NPWP hingga kini. Jumlah itu terdiri atas 55,7 juta NIK yang dipadankan oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan 3,7 juta NIK yang […]
-
Pajak Genjot Pengawasan dan Kebut Setoran di Ujung Tahun
Jakarta. Penerimaan otoritas pajak belum usai. Pemerintah masih harus mengumpulkan setoran pajak agar mencapai target atau outlook yang ditetapkan. Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak dari awal tahun hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp. 1.739,84 triliun atau 101,3% dari target APBN 2023 yang sebesar 1.718 triliun. Sedangkan dibandingkan outlook dalam Peraturan Presiden (Perpes) Nomor […]
-
Catat! Ini Ketentuan Pengurangan PBB dari Sri Mulyani, Bisa Sampai 100%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB), sebagai salah satu dukungan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan melunasi kewajiban PBB. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 129/2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diundangkan pada 30 November 2023. PMK No. 129/2023 tersebut menggantikan […]
-
Pengusaha Bisa Dapat Diskon Pajak hingga 100%, Ini Syarat dan Cara Ajukannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan ketentuan baru yang memungkinkan wajib pajak perusahaan bisa mendapatkan pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari 75% sampai 100%. Aturan berlaku bagi pengusaha di sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3). Aturan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Aturan […]
-
Patuhi Rekomendasi BPK, BKF Proyeksikan Belanja Pajak Hingga 2025
Laporan belanja perpajakan yang dirilis oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kali ini turut memuat proyeksi estimasi belanja perpajakan hingga 3 tahun ke depan (t+3). Menurut BKF, Laporan Belanja Perpajakan 2022 turut memuat proyeksi belanja perpajakan hingga 2025 guna memenuhi rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Reviu Transparansi Fiskal 2023 dan menyesuaikan dengan praktik […]
Got any book recommendations?
WA only