Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ada PMK Baru! Cakupan Layanan Pemadanan NIK-NPWP Pihak Lain Diperluas
Ditjen Pajak (DJP) bakal memperluas layanan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi pihak lain. Merujuk pada Pasal 12 ayat (2) PMK 136/2023, layanan pemadanan NIK-NPWP yang diberikan oleh DJP akan turut memuat NPWP 15 digit, NPWP cabang, dan NIK. “Layanan…diberikan secara elektronik oleh dirjen pajak berdasarkan permintaan dari pihak […]
-
Animo Tinggi, Pemutihan PBB Depok Diperpanjang Hingga 29 Desember
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB). Pemutihan PBB yang awalnya berlaku pada 1 Desember hingga 10 Desember 2023 diputuskan untuk terus diberlakukan hingga 29 Desember 2023. “Animo masyarakat tinggi. Untuk itu kami perpanjang program ini hingga 29 Desember 2023. Wajib pajak yang […]
-
Alasan Pemberlakuan NIK Jadi NPWP Ditunda hingga 1 Juli 2024
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 15 digit (NPWP lama) masih dapat dipakai hingga 30 Juni 2024. Hal ini setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP menjadi 1 Juli 2024. DJP Kementerian Keuangan menunda implementasi penuh NIK sebagai NPWP dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Salah […]
-
Bantu Naikan PAD, Pemkab Bekasi Beri Penghargaan kepada Wajib Pajak
Pemkab Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan kegiatan Pemberian Penghargaan Pengelolaan PBB-2 Tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Tahun 2023, yang berlangsung di Hotel Holiday Inn Jababeka Cikarang pada Jumat (1/12/2023). Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedi Supriyadi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi yang diberikan Pemkab Bekasi kepada wajib pajak, badan usaha, dan perorangan. […]
-
Sri Mulyani Bagikan Diskon Pajak, Bayar PBB Bisa 0%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan ketentuan baru yang memungkinkan para wajib pajak bisa mendapatkan pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ketentuan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. PMK ini berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 30 November 2023. […]
Got any book recommendations?
WA only