Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tiga Bulan Lagi Integrasi Penuh NIK-NPWP, DJP Ingatkan WP Soal Ini
Ditjen Pajak (DJP) mencatat sekitar 58,7 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah diintegrasikan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP Dwi Astuti mengatakan data yang telah dipadankan tersebut setara 82,34% dari 71,3 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Menurutnya, DJP akan terus mendorong wajib […]
-
Pengumpulan Pajak di Daerah Belum Optimal, Begini Kata Sri Mulyani
Kemampuan pemerintah daerah (pemda) untuk merealisasikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) masih belum optimal. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (6/10/2023). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemda perlu untuk terus meningkatkan local taxing power. Salah satu strateginya melalui pemanfaatan berbagai teknologi digital untuk memperluas basis PDRD. […]
-
Sri Mulyani: Collection Rate Pajak dan Retribusi Daerah Baru 60 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kemampuan pemda untuk mengumpulkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) baru mencapai 60%. Sri Mulyani mengatakan data itu menunjukkan pemda perlu terus didorong untuk meningkatkan local taxing power. Salah satu strateginya, melalui pemanfaatan berbagai teknologi digital untuk memperluas basis PDRD. “Kita melihat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah […]
-
Raup Triliunan dari Penerbitan SBN Khusus PPS, Kemenkeu Beberkan Ini
Kementerian Keuangan mencatat triliunan rupiah harta bersih yang diungkapkan melalui program pengungkapan sukarela (PPS) telah diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN). Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan wajib pajak peserta PPS memiliki pilihan menginvestasikan harta bersihnya agar memperoleh tarif pajak penghasilan (PPh) final lebih rendah, ketimbang sekadar mendeklarasikan harta bersih. Dia pun […]
-
Tagih Utang Pajak ke Restoran hingga Hotel, Pemda Gandeng Kejaksaan
Pemkab Lombok Barat akan menggandeng Kejaksaan Negeri Mataram guna mengefektifkan kegiatan penagihan utang pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan, dengan total nilai Rp12 miliar. Kabid Pelayanan Bapenda Lombok Barat Arya Damarwulan menyebut Kejari Mataram kini tengah menjalankan tugas penagihan pajak. Adapun Kejari Mataram melakukan penagihan pajak berdasarkan surat kuasa khusus (SKK) dari […]
Got any book recommendations?