NEWS
-
3.443 Rekening Penunggak Pajak Diblokir Ditjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memblokir secara serentak rekening milik 3.443 para penunggak pajak pada 24-26 Juni 2026. Pemblokiran secara serentak ini dilakukan oleh seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III terhadap 3.443 berkas penunggak pajak yang tersebar di 11 bank besar berkantor pusat di Jakarta […]
-
Penerimaan Pajak Berisiko Semakin Tertekan
Ketegangan geopolitik yang meningkat di Timur Tengah, khususnya konflik antara Israel dan Iran, membawa konsekuensi pada perekonomian global. Kondisi ini juga berpotensi berdampak pada kinerja penerimaan pajak Indonesia. Padahal, setoran pajak hingga kini juga masih melemah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi penerimaan pajak per akhir Mei 2025 sebesar Rp 683,26 triliun, baru 31,2% dari […]
-
Petugas Pajak Edukasi WP Soal Penggunaan NPWP Taman Kanak-Kanak Cabang
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara bersinergi dengan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) menyelenggarakan acara edukasi dan sosialisasi perpajakan pada 20 Mei 2025. Edukasi ini ditujukan pada perwakilan lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) yang berada di wilayah di Kecamatan Cicendo dan Sukasari Bandung. Para kepala sekolah dan operator keuangan dari 25 TK hadir dalam […]
-
Kenapa DJP Minta e-Commerce Pungut Pajak Penjual? Ini Alasannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap tujuan dari rencana menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan tujuan dari kebijakan ini untuk memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban […]
-
Ini Implikasi Jika Pembetulan SPT Masa PPh 21 atau Unifikasi Bikin LB
Wajib pajak perlu memahami implikasi dari pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPh Unifikasi yang menimbulkan kelebihan penyetoran. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (26/6/2025). Ketika pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 menimbulkan kelebihan penyetoran, Pasal 13 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025 mengatur lebih setor tersebut […]