Mindblown: a blog about philosophy.
-
Stimulus Perpajakan Makin Tinggi Capai Rp374,5 T pada 2024, Industri Pengolahan Terima Paling Banyak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempersiapkan dana Rp374,5 triliun pada 2024 dalam pos belanja perpajakan. Industri pengolahan tercatat akan menjadi penerima manfaat paling besar, hingga Rp88,6 triliun. Insentif belanja perpajakan industri pengolahan mencakup 23,66 persen terhadap total rencana belanja perpajakan 2024. Sejak 2019, industri pengolahan rutin mendapatkan stimulus terbesar. Jumlah ini meningkat dari proyeksi 2023 yang mencapai Rp79,8 triliun. […]
-
Belanja Perpajakan Terarah dan Terukur
Pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan tahun 2024 mencapai Rp 374,5 triliun, meningkat dari posisi tahun 2023 yang sebesar Rp 352,8 triliun. Kebijakan belanja perpajakan dirancang secara terarah dan terukur agar dapat mengantisipasi ketidakpastian serta tantangan ekonomi global dan domestik. Estimasi belanja perpajakan berdasarkan jenis pajak tahun 2024 terbagi dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan […]
-
Rasio Pajak 2024 Dipatok 10,1%, Ini Pertimbangan Pemerintah
Pemerintah mematok target rasio perpajakan alias tax ratio sebesar 10,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Target tersebut sedikit meningkat dari outlook tahun ini sebesar 10,0%. Selain itu, target tax ratio pada tahun depan juga lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 10,4%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan […]
-
Masih Digodok, Sektor Prioritas Ini Bakal Diguyur Insentif Pajak Tahun Depan
Pemerintah masih akan memberikan insentif perpajakan di tahun depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti mengatakan, insentif perpajakan pada tahun depan akan diberikan pada sektor dengan aktivitas ekonomi strategis secara terarah dan terukur. Dwi menyebut, pemberian insentif tersebut diharapkan […]
-
Bahlil Minta Pajak Minimum Global Dikaji Ulang, Begini Tanggapan Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) dan Staf Khusus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, buka suara atas pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengenai pajak minimum global (GMT). “Dapat kami sampaikan bahwa global minimum tax masih dalam pembahasan internal Kementerian Keuangan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi […]
Got any book recommendations?
WA only