Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bos DJP: Tak Ada Hubungan Pajak Natura dengan Pemeriksaan Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tidak ada hubungan langsung pajak fasilitas kantor atau natura dengan pemeriksaan wajib pajak (WP). Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menyebut kehadiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan untuk […]
-
Kemenkeu Optimistis Aktivitas Pemilu Berdampak Positif pada Penerimaan Pajak 2024
JAKARTA. Aktivitas selama pemilihan umum (pemilu) 2024 diyakini mampu menambah kantong penerimaan negara dari sisi perpajakan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti, menilai, biasanya aktivitas pemilu seperti kampanye akan mendorong konsumsi masyarakat meningkat. Nah, dengan peningkatan konsumsi tersebut, diharapkan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak pada tahun depan, khususnya dari pajak […]
-
DJP Siap Tindak Piutang Pajak Macet Rp 7,2 Triliun Temuan BPK
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan siap menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal piutang pajak macet senilai Rp 7,2 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, pihaknya sudah berkonsolidasi guna menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Tetap akan terus kami tindak lanjuti hasil temuan BPK karena […]
-
Awal Tahun Depan Berlaku Penuh, Integrasi NIK-NPWP Wajib Pajak Dikebut
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mempercepat integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebab, mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, sejauh ini pemadanan NIK dan NPWP telah mencapai […]
-
Realisasi Pajak Daerah Belitung Triwulan II-2023 Rp49,5 Miliar, PBB dan Sarang Burung Walet.Terendah
BELITUNG. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung mencatat realisasi pajak daerah sampai triwulan II 2023 mencapai Rp39,5 miliar atau sekitar 49,62 persen dari target Rp79.6 miliar. Secara rata-rata, dari 11 pajak daerah yang dipungut memang sudah mencapai 50 persen, bahkan di atas target. Tapi masih terdapat dua pajak yang masih rendah, seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Sarang Burung […]
Got any book recommendations?
WA only