Mindblown: a blog about philosophy.
-
Catat! 4 Kondisi Ini Membuat SPT Dianggap Tidak Disampaikan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 243/2014 s.t.d.t.d PMK 18/2021 mengatur setidaknya terdapat 4 kondisi yang membuat SPT dianggap tidak disampaikan. Bila SPT dianggap tidak disampaikan, Ditjen Pajak (DJP) bakal menerbitkanpemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak. “Dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dirjen pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak,” bunyi Pasal […]
-
Bea Cukai Batasi Jumlah Bawaan 5 Barang Impor Penumpang Mulai 10 Maret
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang, akan segera menerapkan aturan baru mengenai pembatasan perlintasan barang penumpang perjalanan dari luar negeri. Ada lima barang bawaan yang dibatasi pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. “Peraturan ini menggeser komoditas […]
-
Billing 411128-423 PPh Final UMKM, Tidak Bisa Lagi Input NPWP Lain
Pembuatan kode billing terkait dengan PPh final UMKM dengan kode akun pajak (KAP) 411128 dan kode jenis setoran (KJS) 423 menggunakan NPWP pihak pemotong atau pemungut pajak. Adapun KAP/KJS 411128-423 untuk pembayaran PPh final atas penghasilan dariusaha yang diterima/diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (UMKM)yang dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak. “Pembuatan billing dengan KAP/KJS 411128-423 […]
-
Bertahun-tahun Tak Lapor SPT, Siap-Siap Bayar Denda Segini!
Membuat laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak (WP). Menyerahkan SPT merupakan suatu proses yang dilakukan untuk melaporkan ke negara bahwa wajib pajak sudah membayarkan pajaknya. Pelaporan SPT dilakukan secara tahunan. Begitupun untuk tahun 2023 ini Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan waktu kepada para WP untuk melaporkan […]
-
Dorong Setoran PBB, Pemkot Imbau Masyarakat Manfaatkan Diskon Pajak
Pemkab Bekasi memberikan fasilitas pengurangan sebesar 20% bagi wajib pajak yang melunasi pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) pada bulan ini. Diskon PBB-P2 tersebut diberikan guna mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan tepat waktu sekaligus mendukung pembangunan. “Kebijakan relaksasi juga menjadi upaya menggenjot pendapatan tahun 2024, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana […]
Got any book recommendations?
WA only