NEWS
-
Bantul luncurkan inovasi bayar pajak dengan layanan QRIS
Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan inovasi bayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P2) dengan layanan quick response code Indonesian (QRIS) untuk memaksimalkan potensi pajak daerah tersebut. “Tujuan inovasi Bayar Pakde QRIS (Bayar Pajak dengan QRIS) ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak daerah,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, […]
-
Pemprov Mulai Gencarkan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Tengah mulai mendata dan menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) atas kendaraan dinas. Kepala Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan program tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan inspektorat jenderal yang menunjukkan adanya tunggakan PKB atas kendaraan dinas yang belum tertagih dan bisa dioptimalkan. “Dengan adanya pendataan ini kami memastikan […]
-
Ponakan Prabowo Sebut Sistem Canggih Pajak CTAS Butuh Dana Rp549 M
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkap untuk menerapkan sistem pajak baru coretax administration system (CTAS) butuh anggaran Rp549,39 miliar. Adapun sistem perpajakan canggih itu akan dimulai pada Desember 2024. Keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu menyebut alokasi anggaran tersebut diperlukan seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak tahun anggaran 2025 yakni sebesar Rp2.189,3 triliun. Target tersebut meningkat […]
-
Bapenda Bengkulu targetkan pasang 100 alat perekam pajak pada 2024
Kota Bengkulu. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu menargetkan untuk kembali memasang 100 tapping box atau alat perekam pajak pada 2024 guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Kami sudah pasang alat perekam pajak sebanyak 100 unit di 100 titik usaha di Kota Bengkulu, untuk memastikan objek pajak dan kami tambah 100 lagi, dan ditargetkan untuk […]
-
Cara Menghitung Pajak untuk Makanan dan Minuman
Bagi para pemilik usaha di bidang makanan dan minuman, ada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PNJT) atas Makanan dan/atau Minuman. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan, PBJT merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf […]
WA only