NEWS
-
Baleg DPR Muluskan Jalan Prabowo Pisahkan Pajak & BC dari Kemenkeu
Badan Legislasi (Baleg) DPR telah membuka ruang bagi pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kementerian atau lembaga baru tanpa lagi harus menerbitkan atau mengubah undang-undang. Ruang ini dibuka melalui penyisipan Pasal 10A dalam draf revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Penjelasan pasal itu berbunyi “Contoh penerapan ketentuan dalam pasal ini, yakni, jika dalam Undang- Undang Nomor […]
-
Beli Barang dari Luar Negeri Kena Pajak Berapa? Pahami Cara Menghitungnya
Belanja barang dari luar negeri telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan konsumen Indonesia. Dengan berkembangnya e-commerce global dan kemudahan pengiriman internasional, kini kita bisa dengan mudah membeli produk-produk yang mungkin belum tersedia di pasar lokal. Namun, di balik kemudahan ini, ada satu aspek penting yang sering kali luput dari perhatian pembeli: pajak beli […]
-
OJK Jepang Usulkan Laba atas Transaksi Kripto Dikenai Pajak 20 Persen
Otoritas jasa keuangan Jepang, Financial Services Agency (FSA) meminta pemerintah Jepang untuk mereformasi rezim perpajakan aset kripto. Menurut FSA, laba transaksi aset kripto perlu mendapatkan perlakuan pajak yang sama dengan aset keuangan konvensional. “Terkait perlakuan pajak atas transaksi aset kripto, kami berpandangan aset kripto seharusnya diperlakukan sebagai aset keuangan yang menjadi tujuan investasi masyarakat,” sebut […]
-
Rapat Peraturan MA soal Perkara Pidana Perpajakan, Dirjen Pajak Hadir
Mahkamah Agung MA) menggelar rapat pleno pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Perma) tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Jumat 6/9/2024) di Hotel Grand Aston Puncak Cianjur. Rapat Kelompok Kerja Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan tersebut turut dihadiri Dirjen Pajak Suryo Utomo. Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisual Suharto mengatakan […]
-
Tahun Depan, Pemerintah Alokasikan Subsidi Pajak Rp 8,2 Triliun untuk Dunia Usaha
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk dunia usaha sebesar Rp 8,2 triliun pada tahun 2025. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran subsidi pajak DTP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 8,31 triliun. “Adanya insentif perpajakan yang selektif untuk dunia usaha untuk bidang-bidang […]
WA only