NEWS
-
Awasi Bersama Pajak Minerba, DJP Dorong Pertukaran Data Antar-Instansi
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mendorong kerja sama lintas instansi untuk sama-sama mempertajam pengawasan di sektor pertambangan minerba dan kelapa sawit. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan Ditjen Pajak (DJP) membuka akses data kepada pemangku kepentingan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, pertukaran dat diperbolehkan secara hukum. “Saya buka data untuk bapak ibu, sesuai dengan aturan. Kalau […]
-
Banyak Data Tak Masuk SPT, DJP Sudah Panggil Para Orang Kaya
Ditjen Pajak (DJP) mengaku telah memanggil high wealth individual (HWI) atau orang kaya untuk mengklarifikasi data-data yang terkait dengan pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan DJP memiliki data-data yang bisa menjadi landasan untuk melakukan benchmarking atas kepatuhan para wajib pajak. “Wajib pajak mungkin merasa kita tidak mempunyai akses terhadap data tersebut sehingga di laporan SPT-nya […]
-
Lunasi Pajak Rp2,13 Miliar, DJP Bebaskan Bos PT PIR
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara menghentikan proses penyidikan tindak pidana perpajakan terhadap PBC, Direktur Utama PT PIR. Sanksi dicabut setelah PBC melunasi seluruh tunggakan dan sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 44B Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Perinciannya, PT PIR telah melunasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar […]
-
Lunasi Pajak Rp2,13 Miliar, DJP Bebaskan Bos PT PIR
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara menghentikan proses penyidikan tindak pidana perpajakan terhadap PBC, Direktur Utama PT PIR. Sanksi dicabut setelah PBC melunasi seluruh tunggakan dan sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 44B Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Perinciannya, PT PIR telah melunasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar […]
-
Cara Ajukan Restitusi atas Kelebihan Bayar dalam SPT PPh Unifikasi
PAJAK Penghasilan (PPh) unifikasi pada dasarnya mengacu pada kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan, dan penyetoran atas beberapa jenis PPh dalam suatu masa pajak. Jenis PPh tersebut meliputi PPh Pasal 4 ayat (2); PPh Pasal 15; PPh Pasal 22; PPh Pasal 23; dan PPh Pasal 26 (selain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi). Atas […]
WA only