NEWS
-
Cara DJP Kejar Pajak di Medsos, Sasar Influencer-Affiliate Marketer
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap cara kejar pajak di media sosial. Adapun yang menjadi sasarannya adalah influence dan affiliate marketer. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, cara Ditjen Pajak mengawasi kepatuhan pajak melalui sosmed ialah menggunakan skema crawling. Skema crawling atau sistem crawl dilakukan memanfaatkan mesin pencarian untuk menemukan konten […]
-
WP Kelebihan Bayar, Refund-nya Masuk Rekening atau Deposit Pajak?
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan perihal pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 81/2024. Berdasarkan Pasal 154 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 151, pasal 152, atau pasal 153 harus diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak […]
-
Reformasi Pajak dan Optimalisasi PNBP Jadi Andalan RAPBN 2026
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan hasil pembahasan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025). Dalam RAPBN 2026, pemerintah bersama DPR menekankan pentingnya penguatan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan dan […]
-
DPR-Pemerintah Sepakat Target Pajak 2026 Naik, Bidik 10,54% dari PDB
DPR bersama pemerintah menyepakati target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2026 sebesar 10,08% hingga 10,54% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari usulan awal dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026. Kesepakatan itu dibacakan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid dalam rapat paripurna DPR, Kamis (24/7/2025). Sebelumnya, pemerintah […]
-
Asyik! Pemda Adakan Pemutihan Pajak dan Undian Berhadiah Umrah
Pemkab Sukabumi menyediakan keringanan pajak daerah berupa pemotongan pokok pajak bumi dan bangunan, penghapusan sanksi, serta hadiah umrah melalui program Tebus Murah PBB 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi Herdy Somantri mengatakan program Tebus Murah PBB 2025 diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. “Program ini merupakan upaya nyata dalam memberikan kemudahan […]
WA only