NEWS
-
PPh Kripto Dinaikkan Jadi 0,21%, Ini Penjelasan Dirjen Pajak
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan alasan pemerintah menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 final dari 0,1% untuk aset kripto legal menjadi 0,21%. Ia menjelaskan, kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang berlaku mulai 1 Agustus 2025 itu untuk mengompensasi penghilangan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap aset […]
-
DJP Teken Kerja Sama dengan Ditjen Minerba dan SKK Migas, Soal Apa?
Ditjen Pajak (DJP) menandatangani kerja sama dengan Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), kemarin. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penandatanganan kerja sama tersebut menjadi bagian dari optimalisasi penerimaan negara. “Sinergi ini diharapkan mampu mendorong sistem pengelolaan energi dan […]
-
Kripto Kena Tarif PPh Lebih Tinggi, Dirjen Pajak Ungkap Alasannya
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan transaksi aset kripto kini tidak lagi dikenakan PPN. Namun, PPh Pasal 22 final tetap dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam PMK 50/2025. Bimo menjelaskan aset kripto tidak lagi kena PPN karena dikategorikan sebagai aset keuangan digital dan memenuhi karakteristik sebagai surat berharga. Pengenaan tarif PPh Pasal 22 […]
-
Semester I-2025, Setoran Pajak dari Wajib Pajak Besar Terkumpul Rp 263,03 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO) mencatatkan realisasi penerimaan sebesar Rp 263,03 triliun hingga akhir Juni 2025. Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Yunirwansyah mengatakan, realisasi tersebut setara 35,80% dari target APBN sebesar Rp 734,71 triliun. Dari sisi jenis pajak, ia mengatakan, mayoritas pajak utama mengalami kontraksi dibandingkan […]
-
Didukung Dua Mesin Canggih Ini, Bos Pajak Siap Gali Data Warga RI
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan dibalik terus diperbaruinya perjanjian kerja sama Atau PKS pihaknya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Seperti diketahui, PKS itu baru dilakukan pada awal pekan ini, Selasa (29/7/2025). Adapun, pembaruan PKS ini terkait dengan akan diujicobakan dua sistem canggih, yakni Digital ID dan […]
WA only