NEWS
-
DJP dan Dukcapil Sepakati NIK dan Face Recognition untuk Layanan Pajak
Ditjen Pajak DJP dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil) Kemendagri menandatangani perjanjian kerja sama dalam rangka mengintegrasikan data kependudukan dan perpajakan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan kerja sama DJP dan Ditjen Dukcapil mencakup validasi data NIK untuk kepentingan pajak, pemutakhiran data kependudukan, serta pemberian layanan face recognition untuk mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan. […]
-
Bahlil Temui Sri Mulyani, Sepakat Tukar Data Pajak, Minerba & Migas
Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pertukaran data dalam rangka peningkatan penerimaan negara. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan dengan kerjasama tersebut secara khusus akan dilakukan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan juga SKK Migas. “Melakukan pekerjaan-pekerjaan sama antara DJP dan […]
-
Jual Aset Kripto Pakai Platform Asing, PPh 22 Bakal Naik Jadi 1 Persen
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 50/2025 turut memuat klausul penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang berkedudukan di luar negeri sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi aset kripto. Penyelenggara PMSE yang berkedudukan di luar negeri dapat ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 bila sudah memenuhi kriteria tertentu atau memilih untuk ditunjuk […]
-
Dukcapil Serahkan Data Warga RI ke Dirjen Pajak, Termasuk Fitur Wajah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan perpajakan. Perjanjian kerja sama atau PKS ini ditandatangani langsung oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto bersama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri […]
-
OPINI: Tantangan Terbitnya PMK Pemeriksaan Pajak
Secepat apa pun pisau diasah, jika tumpul bagian ujungnya tetap tidak bisa membelah. Begitu pula pemeriksaan pajak—ringkas waktunya belum tentu tajam hasilnya. Inilah dilema yang muncul dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 15/2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yang secara substansial mereformasi cara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan audit. Tiga jenis pemeriksaan—lengkap, terfokus, dan spesifik—kini ditetapkan dengan […]
WA only