Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif bagi Wajib Pajak (WP) yang mengalami keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban WP selama masa transisi implementasi sistem Coretax DJP. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 67/PJ/2025 tanggal 27 Februari 2025. […]

Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax telah resmi diimplementasikan 1 Januari 2025. Apakah sistem ini sudah bisa digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2024? Untuk dikatahui, saat ini tengah berlangsung pelaporan SPT Tahunan 2024 dimana batas waktu untuk wajib pajak orang pribadi paling lambat 31 Maret 2025 dan wajib pajak badan paling lambat […]

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengantongi Rp 19,05 triliun dari penerimaan pajak di Jawa Timur hingga 31 Januari 2025. Jumlah tersebut tercatat menurun 2,70% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Melansir laman resmi DJP, penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan pemusatan pembayaran dan administrasi serta belum optimalnya sistem perpajakan core tax system. “Penurunan ini […]