NEWS
-
Ada Insentifnya, Pemprov Harap Investor Buka Kantor dan Kantongi NPWPD
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kalbar) Krisantus menegaskan provinsinya terbuka untuk investasi, tetapi investor diharapkan turut berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Krisantus menyebut kontribusi tersebut di antaranya berupa pembayaran pajak daerah di Kalbar. Untuk itu, dia mengimbau perusahaan yang beroperasi di Kalbar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah NPWPD. “Jangan bayar pajaknya ke Jakarta. Hasil bumi […]
-
Kemenaker Usul Pegawai Padat Karya yang Dapat Insentif Pajak Diperluas
Kementerian Ketenagakerjaan meminta sektor penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) diperluas ke banyak sektor industri padat karya menyusul adanya masukan dari beberapa federasi pekerja. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan insentif pajak yang diberikan saat ini hanya kepada pegawai industri padat karya di bidang usaha […]
-
Target Rasio Perpajakan Juga Tak Signifikan
Target rasio perpajakan oleh Pemerintah Prabowo Subianto tak telalu ambisius. Pada akhir masa jabatannya, rasio perpajakan ditarget sebesar 11,52% hingga 15% dari produk domestik bruto (PDB). Merujuk pada batas bawah target tersebut, kenaikan tax ratio tak sampai 1% poin. Sebab tax ratio 2025 ditarget sebesar 10,24% dari PDB. Target tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka […]
-
Ditjen Pajak Masih Hitung Target Kepatuhan Wajib Pajak di 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih melakukan perhitungan untuk menetapkan target kepatuhan formal wajib pajak di tahun 2025. “Saat ini masih dilakukan perhitungan target kepatuhan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun 2025,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti kepada Kontan.co.id, Selasa (25/2). Sebagai gambaran pada tahun 2024, DJP menetapkan […]
-
Mitigasi Risiko Pajak, Kondisi Fiskal dan Regulasi Perlu Dicermati
Wajib pajak perlu mencermati kondisi fiskal dan perkembangan lanskap pajak terkini guna memitigasi risiko perpajakan yang berpotensi muncul di kemudian hari. Director of Fiscal Research and Advisory DDTC Bawono Kristiaji mengatakan pemerintah saat ini menghadapi tekanan fiskal yang cukup menantang akibat rendahnya rasio pajak dan tingginya belanja yang direncanakan. “Bagaimana kita memetakan sistem perpajakan ke […]
WA only