NEWS
-
Kemenkeu Sebut Rasio Pajak Jadi Sorotan Lembaga Pemeringkat Utang
Kementerian Keuangan menyatakan rasio pajak (tax ratio) Indonesia menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian lembaga pemeringkat utang (credit rating agency) dalam menerbitkan peringkat utang Indonesia. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Deni Ridwan mengatakan peringkat utang tersebut erat berkaitan dengan kepercayaan investor terhadap obligasi yang diterbitkan pemerintah. Untuk itu, pengelolaan APBN termasuk tax ratio perlu […]
-
Anggaran Bansos Nyaris Rp500 T di 2024, Sri Mulyani Buka Suara
Jakarta, Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos yang mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos pangan, dan program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), senilai Rp 496 triliun pada APBN 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan nilai tersebut naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun. […]
-
Ekonom Ini Nilai APBN Diinjak-injak, Simak Penjelasannya
Jakarta. Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini, menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sisi pengeluaran harus dikelola dengan baik. Namun, Didik melihat kinerja APBN tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Hal itu tercermin dari APBN yang terus digenjot dari sisi pengeluarannya, misalnya anggaran bantuan sosial (Bansos) yang terus meningkat. Untuk tahun 2024 […]
-
Layanan Lupa Efin di X Ditutup
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan layanan lupa electronic filing identification number (EFIN) di akun Kring Pajak di X telah ditutup. Akun itu tak lagi dapat melayani keluhan lupa EFIN bagi wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini berlaku mulai 5 Februari 2024. “Mulai tanggal 5 Februari 2024 Kring Pajak tidak lagi menerima permohonan lupa EFIN […]
-
Tarif Berbagai Pajak Daerah di Kota Bandung Terbaru
BANDUNG. Pemkot Bandung mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung 1/2024. Perda tersebut diterbitkan di antaranya untuk merestrukturisasi jenis pajak, menyederhanakan jenis retribusi, serta melaksanakan ketentuan lain yang diatur dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). […]
WA only