Mindblown: a blog about philosophy.
-
Muncul Usulan Ditjen Pajak Dipisah Menjadi Badan Tersendiri
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan pemerintah harus memikirkan cara menyelamatkan posisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun usulannya, yakni menyesuaikan tunjangan kinerja (tukin) atau memisahkannya menjadi badan tersendiri. Seperti diketahui, belakangan ini DJP menjadi sorotan publik karena kasus yang menyeret pegawai pajak, termasuk tren menampilkan gaya hidup mewah. Banyak anggapan hal itu disebabkan tunjangan kinerja […]
-
Punya Kemauan Sendiri Betulkan SPT? Wajib Pajak Perlu Simak Aturan Ini
Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan. Langkah ini bisa dilakukan wajib pajak dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Syaratnya, dirjen pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan (bukper) secara terbuka. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu […]
-
Telusuri WP, KPP Pasang Surat Paksa di Papan Pengumuman Kelurahan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran melaksanakan tindakan penagihan berupa penyampaian surat paksa kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak pada 23 Januari 2023. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Kisaran Dian Kartika Novitauli Tarihoran mengatakan tim dari KPP berkoordinasi dengan pihak Kel. Perwira, Kec. Tanjung Balai Selatan guna mengetahui keberadaan penanggung pajak. “Untuk wajib […]
-
Susun Raperda Pajak Daerah Tak Harus Disertai Naskah Akademik
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menegaskan pemerintah daerah (pemda) tidak perlu menyiapkan naskah akademik ketika menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Roberia mengatakan kewajiban bagi pemda untuk menyusun naskah akademik tidak diatur dalam UU 12/2011 s.t.d.t.d UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). “Saya membaca […]
-
Kala Sri Mulyani Bicara soal Tunjangan Pejabat Pajak yang Disebut Terlalu Tinggi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, buka suara tentang tunjangan kinerja pegawai pajak yang disebut terlalu tinggi. Menurut bendahara RI tersebut, pada dasarnya, semua berkaitan dengan integritas dari masinh-masing individu. Sebab menurut Sri Mulyani, setinggi apapun negara telah memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai pajak, kalau pada dasarnya dia adalah individu yang rakus ya rakus. “Sebagian besar Kementerian Keuangan bisa hidup […]
Got any book recommendations?
WA only