NEWS
-
12,5 Juta Wajib Pajak Belum Memadankan NIK-NPWP
JAKARTA. Wajib pajak kembali diimbau untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tercatat masih ada 12,5 juta NIK yang belum dipadankan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, sudah ada sekitar 59,88 juta NIK yang berhasil dipadankan dengan NPWP hingga akhir 2023. Angka ini setara 82,63% dari […]
-
Musim Lapor SPT Tahunan, DJP Minta Wajib Pajak Waspadai Penipuan
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak agar mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas, terutama pada periode penyampaian SPT Tahunan seperti saat ini. Melalui sebuah unggahan di X, DJP menyatakan wajib pajak perlu mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas. Adapun salah satu bentuk penipuan itu menggunakan modus pengiriman surat teguran atau surat peringatan […]
-
Penerimaan pajak Natuna tahun 2023 lampaui target
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau berhasil melampaui target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pada tahun 2023, yakni sebesar Rp54,8 miliar. Kepala Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna Suryanto, di Natuna, Selasa, mengatakan target penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp35,4 miliar. “Kami bersyukur dan gembira pendapatan pajak daerah tahun kemarin jauh melampaui target yang […]
-
Target Pajak 2024 Mini, Setoran Bisa Hattrick Lagi
Pemerintah memasang target penerimaan pajak Rp 1.988,9 triliun di 2024, naik cuma 6.4% Realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu tercatat melampaui target. Alhasil, pertumbuhan target penerimaan pajak di sepanjang tahun 2024 akan menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sejauh ini, pemerintah belum menaikkan target penerimaan pajak. Sebagai gambaran, realisasi penerimaan pajak di sepanjang tahun 2023 […]
-
Jelang Lengser, Jokowi Ingin Tingkatkan Keterpaduan Layanan Digital
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana meningkatkan keterpaduan layanan digital menjelang akhir jabatannya pada Oktober 2024. Dalam sidang kabinet, Jokowi mengatakan transformasi digital adalah suatu keharusan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi. “Saya perlu mengingatkan kita masih memiliki waktu 9 bulan, mari kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi, karena transformasi digital […]