Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sempat Ditunda, Sri Mulyani Tegaskan Pajak Karbon Sedang Disiapkan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saat ini pihaknya masih menyiapkan sistem pajak karbon yang sebelumnya sempat ditunda dua kali pada 2022. Sri Mulyani menyampaikan Kementerian Keuangan akan mengawal isu perubahan iklim melalui APBN, salah satunya dengan pajak karbon serta mekanisme transisi energi. “Kementerian keuangan berkomitmen terus menggunakan APBN sebagai instrumen fiskal dalam pengarusutamaan isu […]
-
Mantap, Sri Mulyani Sudah Kantongi Pajak Digital Rp 10,7 Triliun
Sampai dengan 31 Januari 2023, pemerintah telah menunjuk 143 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut bertambah 9 pelaku usaha PMSE jika dibandingkan dengan yang diberitakan sebelumnya pada dua bulan lalu. Sembilan pelaku usaha tersebut berasal dari 4 penunjukan di bulan Desember 2022 dan […]
-
NJOP Dinaikkan, Tagihan PBB di Daerah Ini Ditaksir Naik 30-35 Persen
SRAGEN. Tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Sragen diperkirakan naik sampai dengan 30% hingga 35%. Kenaikan ini merupakan imbas dari penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun ini. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen Dwiyanto mengatakan kenaikan NJOP seharusnya dilakukan pada tahun lalu. Namun, kenaikan NJOP terpaksa ditunda […]
-
Kemkeu Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 10,7 Triliun
Jakarta. Upaya pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau perusahaan digital berbuah manis. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, sampai dengan 31 Januari 2023 jumlah setoran PPN PMSE ke kas negara mencapai Rp 10,7 triliun. Adapun perinciannya Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran […]
-
DPD KAI Jawa Tengah Soroti Pengawasan DPRD Solo Soal Kenaikan Tarif PBB
DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Tengah menyoroti fungsi pengawasan DPRD Solo berkaitan dengan kenaikan tarif PBB hingga 475 persen. Meski kebijakan itu telah dibatalkan, namun masyarakat keburu kecewa dan gaduh mengingat kenaikan tersebut muncul secara mendadak. “Pengawasannya itu bagaimana. Kok bisa, dari eksekutif mengeluarkan kebijakan tersebut,” kata Ketua DPD KAI Jateng, Asri Purwanti, Senin […]
Got any book recommendations?
WA only