Mindblown: a blog about philosophy.
-
Belum Aktivasi NIK, Aturan Tarif Pajak WP Belum Ber-NPWP Masih Berlaku
Kendati nomor induk kependudukan (NIK) sudah dipersamakan dengan NPWP, kenaikan pengenaan tarif pajak atas wajib pajak tidak ber-NPWP sebagaimana diatur pada Pasal 21, Pasal 22, atau Pasal 23 UU PPh tetap berlaku. Penyuluh Pajak Ahli Madya Ditjen Pajak (DJP) Yudha Wijaya mengatakan NIK milik wajib pajak orang pribadi tak serta merta diperlakukan sebagai NPWP. Menurutnya, […]
-
DJBC Bisa Minta Dokumen SPT Pajak ke Penerima Fasilitas TPB dan KITE
Dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) TPB dan/atau KITE, pejabat DJBC dapat meminta dokumen laporan keuangan, SPT pajak, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan. Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC Padmoyo Tri Wikanto mengatakan selain untuk mengevaluasi kepatuhan pengguna jasa, dokumen tersebut juga dapat digunakan untuk mengecek fitur prepopulated data ekspor/impor pada faktur pajak. […]
-
OECD Terbitkan Pedoman Implementasi Pajak Minimum Domestik
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis petunjuk terimplementasi qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) atau pajak minimum domestik. Dalam panduan Administrative Guidance on the GloBE Model Rules, OECD menyatakan suatu pajak minimum domestik yang diterapkan oleh suatu yurisdiksi dapat diakui sebagai QDMTT bila didesain sejalan dengan Pilar 2. “Pajak minimum domestik harus didesain […]
-
Gampang Banget, Begini Cara Lapor SPT Pajak Secara Online!
Cara lapor SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak bisa dilakukan secara online. Anda hanya perlu mengakses layanan elektronik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan e-filing. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengingatkan, batas waktu pelaporan SPT Tahunan 2022 pun sudah semakin dekat, yaitu 31 Maret 2023 untuk WP orang pribadi dan badan pada 30 April […]
-
Begini Kriteria Jasa Angkutan Umum Darat yang Dibebaskan dari PPN
Jasa angkutan umum di darat merupakan salah satu jenis jasa angkutan umum yang dapat dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2022. Merujuk pada Pasal 18 PP 49/2022, angkutan umum di darat yang atas penyerahannya di dalam daerah pabean atau pemanfaatannya dari luar daerah pabean di dalam daerah […]
Got any book recommendations?
WA only