NEWS
-
Rapat Tertutup Sri Mulyani & DPD Bahas MBG, Coretax & Danantara
Rapat antara Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tiba-tiba berlangsung secara tertutup. Hal ini menimbulkan tanda tanya karena tidak seperti biasanya. Anggota DPD Komite IV, Elviana mengatakan, rapat itu secara umum membahas pengelolaan APBN 2025, termasuk pemanfaatan untuk program makan bergizi gratis (MBG), efisiensi anggaran, hingga masalah Coretax. “Enggak […]
-
DPD Bakal Panggil Dirjen Pajak Imbas Masalah Coretax
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Ahmad Nawardi berencana memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo. Rencana tersebut diutarakan setelah dia melihat penurunan laporan faktur pajak imbas penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Nawardi sempat mempertanyakan perihal masalah Coretax saat rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di gedung DPD hari ini. Namun menurut […]
-
Siap-Siap! Pemerintah Bakal Tanggung PPN Pembelian Motor Listrik
Pemerintah berencana untuk memberikan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian motor listrik. Fasilitas pajak DTP atas pembelian motor listrik merupakan salah satu paket stimulus ekonomi yang diterapkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025. “Paket stimulus ekonomi [antara lain] diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif electric vehicle, PPnBM DTP otomotif electric vehicle dan hybrid, subsidi […]
-
Catat! 5 Hari Tak Respons SPHP, WP Dianggap Tak Sampaikan Tanggapan
Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15/2025 cukup banyak mengubah ketentuan pemeriksaan. Salah satunya, jangka waktu penyampaian tanggapan atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) oleh wajib pajak. Informasi ini menjadi salah satu ulasan media massa nasional pada hari ini, Rabu (19/2/2025). Merujuk Pasal 18 ayat (2) PMK 15/2025, wajib pajak kini diberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan […]
-
Ditjen Pajak Bantah Airlangga, Pajak Minimum Global 15% Tetap Berlaku di RI
Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut bahwa Indonesia bisa batal menerapkan pajak minimum global 15%. Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menekankan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Dia menegaskan aturan tersebut masih […]
WA only