Mindblown: a blog about philosophy.
-
Wajib Pajak Nakal Tak Bisa Lagi Berkelit
Pemerintah akan memberlakukan penuh integrasi NIK dan NPWP mulai 1 Juli 2024 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan menerapkan secara penuh pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 1 Juli 2024 mendatang. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menutup kebocoran yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak. Adapun kebijakan implementasi […]
-
Mulai 2024, Negara Tetangga Ini Bebaskan Pajak atas Aset Kripto
BANGKOK. Pemerintah Thailand mengumumkan pembebasan PPN atas transaksi aset kripto sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan transaksi aset kripto. Sekretaris Menteri Keuangan Paopoom Rojanasakul mengatakan penghapusan PPN menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan transaksi aset kripto. Melalui kebijakan ini, Thailand diharapkan mampu menjadi pusat aset digital. “Kementerian Keuangan ingin mempromosikan aset digital sebagai alat alternatif […]
-
DJP Luncurkan E-Bupot, Laporan Bukti Potong PPh Pasal 21/26 Lebih Mudah
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi meluncurkan aplikasi e-bupot 21/26. Dengan begini pemberi kerja tidak harus datang ke kantor pajak untuk lapor SPT. “Pelaporan SPT yang sebelumnya harus dilakukan di kantor pajak dengan cara mengunggah dokumen di TPT, kini dapat dilakukan dari mana saja melalui koneksi internet,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan […]
-
Omnibus Law Disetujui DPR, Ketentuan Pajak di Negara Ini Direvisi
BUENOS AIRES, DPR Argentina menyetujui omnibus law yang diusulkan Presiden Javier Milei dalam rangka pencairan pinjaman senilai US$4,7 miliar dari International Monetary Fund (IMF). Omnibus law tersebut turut memuat kebijakan pajak baru seperti kenaikan tarif withholding tax dari 31% ke 33% atas ekspor kedelai dan pemberlakuan pajak 15% atas mayoritas komoditas ekspor. Pemerintah Argentina juga […]
-
Gugatan Berproses di MK, Pengusaha Bayar Pajak Hiburan Pakai Tarif Lama
Jakarta. Dewan Pengurus Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) mengeluarkan surat edaran (SE) kepada anggotanya terkait aturan pajak hiburan. SE tersebut mengimbau selama gugatan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) berproses di Mahkamah Konstitusi (MK), maka para pengusaha bisa membayar Tarif Pajak Barang […]
Got any book recommendations?
WA only