NEWS
-
Peraturan Pemeriksaan Pajak Dilebur Jadi 1 PMK, Simak Perubahannya
Kementerian Keuangan mengatur kembali ketentuan pemeriksaan pajak melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15/2025. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (18/2/2025). Pengaturan kembali tersebut dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan pemeriksaan pajak pasca berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PMK 15/2025 juga diterbitkan untuk menyederhanakan regulasi mengenai pemeriksaan pajak. […]
-
Gegara Trump, Airlangga Kode RI Bisa Batal Terapkan Pajak Minimum Global!
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi kode bahwa Indonesia bisa batal menerapkan pajak minimum global 15%, akibat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak menerapkannya. Pernyataan itu Airlangga sampai di depan ratusan para pengusaha dari luar negeri dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat pada Selasa (18/2/2025). “Kami juga berupaya untuk memitigasi […]
-
Airlangga Kasih Sinyal RI Batal Terapkan Pajak Minimum Global
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan kode bahwa Indonesia bisa saja batal menerapkan pajak minimum global sebesar 15%. Hal ini mungkin terjadi akibat penolakan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia sendiri mulai memberlakukan pajak minimum global per tahun pajak 2025. Penerapan pajak tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 […]
-
Kantor Pajak Ini Buka Asistensi Pelaporan SPT Tahunan hingga Malam
Bekerja sama dengan pihak kelurahan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta membuka layanan Pojok Pajak di Kelurahan Gilingan, Kota Surakarta hingga malam hari pada 6 Februari 2025. Pojok Pajak dilaksanakan mulai dari pukul 16.00 hingga 19.30 WIB dan dihadiri oleh 67 wajib pajak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melayani wajib pajak yang baru dapat meluangkan waktunya […]
-
Pajak Digital Januari 2025: Google Cs Setor Rp26,12 Triliun, Pinjol Kalahkan Kripto
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital alias pajak digital sebesar Rp33,39 triliun hingga 31 Januari 2025. Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti merinci total penerimaan pajak tersebut berasal dari pajak kripto Rp1,19 triliun. Lalu, pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) mencapai Rp3,17 triliun. Kemudian, […]
WA only