NEWS
-
Perjelas PMK Pajak Minimum Global,DJP Akan Siapkan Aturan Turunan
Ditjen Pajak DJP akan menyiapkan aturan turunan untuk memberikan penjelasan atas ketentuan pajak minimum global atau global anti base erosion GloBE rules dalam PMK 136/2024. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal BKF Pande Putu Oka Kusumawardani mengatakan penjelasan atas PMK 136/2024 diperlukan mengingat PMK dimaksud memuat banyak terminologi baru yang tergolong kompleks dan […]
-
Sri Mulyani Pangkas Anggaran Kemenkeu Rp 8,99 Triliun pada 2025
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 8,99 triliun pada tahun 2025 dari pagu sebesar Rp 53,19 triliun. Artinya, alokasi anggaran Kemenkeu setelah dilakukan efisiensi menjadi sebesar Rp 44,20 triliun. “Jadi kami tutup pimpinan dan para anggota Komisi XI yang kami hormati, mohon untuk mendapatkan persetujuan bagi kami untuk efisiensi Kemenkeu sebesar Rp 8,99 […]
-
Insentif PPh Pasal 21 Mendukung Kelangsungan Usaha dan Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah Indonesia memberlakukan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi karyawan dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini berdampak signifikan bagi pemilik bisnis dan karyawan, khususnya di sektor industri alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan produk turunannya. Kebijakan yang mulai berlaku pada 4 Februari 2025 ini, membebaskan […]
-
Kemenkeu Kena Pangkas Anggaran Rp8,99 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Rinciannya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan berdasarkan instruksi Presiden Prabowo terkait efisiensi belanja kementerian/Lembaga tahun anggaran 2025, kementeriannya mengalami penyesuaian anggaran atau mengefisiensikan anggaran sebesar Rp 8,99 triliun untuk 2025. Alhasil, dengan dilakukannya efisiensi tersebut anggaran Kemenkeu untuk tahun 2025 menjadi Rp44,203 triliun, dari sebelumnya yang sebesar Rp53,195 triliun. “Pagu anggaran Kemenku yang tadinya Rp53,195 triliun, efisiensinya Rp8,991 […]