Mindblown: a blog about philosophy.

  • KP2KP Benteng Edukasikan Cara Validasi Data NPWP Secara Daring

    KP2KP Benteng Edukasikan Cara Validasi Data NPWP Secara Daring

    Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng memberikan edukasi kepada wajib pajak terkait tata cara validasi data secara daring (Senin, 7/11). Edukasi ini dilakukan secara tatap muka di ruang Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KP2KP Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Pihak KP2KP Benteng menyatakan bahwa kebijakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib […]

  • DJP Jelaskan Kembali Karakteristik Konsumen Akhir, Apa Saja?

    DJP Jelaskan Kembali Karakteristik Konsumen Akhir, Apa Saja?

    Pengusaha kena pajak (PKP) pedagang eceran diberikan perlakuan khusus dalam membuat faktur pajak. Adapun yang dimaksud PKP pedagang eceran adalah yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) kepada konsumen akhir. Penyuluh Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara Marlyn Pricillia mengingatkan wajib pajak untuk memperhatikan kembali maksud dari konsumen […]

  • Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala

    Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala

    Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat baru terdapat 104 rencana detail tata ruang (RDTR) dari total 2.000 RDTR yang sudah siap dan sudah tersambung dengan online single submission (OSS). Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan minimnya RDTR yang terhubung dengan sistem OSS tersebut menghambat penerbitan izin lokasi atau yang saat ini bernama persetujuan kesesuaian […]

  • Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

    Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

    Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan terdapat beberapa kriteria dokumen yang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai sebagaimana tercantum dalam UU Bea Meterai. Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Banten Agus Puji Priyono menjelaskan fasilitas pembebasan tersebut diberikan terhadap dokumen yang seharusnya menjadi objek bea meterai, tetapi digunakan untuk hal tertentu. “Misa, dokumen pengalihan […]

  • Thailand Bakal Pajaki Perdagangan Saham Mulai 2023

    Thailand Bakal Pajaki Perdagangan Saham Mulai 2023

    Pemerintah Thailand akan memberlakukan pengenaan pajak sebesar 0,1% atas perdagangan saham mulai 2023. Menteri Keuangan Arkhom Termpittayapaisith mengatakan kabinet telah menyetujui revisi undang-undang yang membebaskan perdagangan saham dari pajak. Ketentuan tersebut telah berlaku selama lebih dari 3 dekade sehingga perlu diubah. “Dengan dicabutnya undang-undang tersebut, berarti seluruh perdagangan saham di pasar saham, baik untung maupun […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only