NEWS
-
Bursanya Sudah Resmi Meluncur, Apa Kabar Rencana Pajak Karbon?
Pemerintah telah resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia alias IDXCarbon dan membuka perdagangannya pada hari ini, Selasa (26/9/2023). Lalu, apa kabar dengan wacana penerapan pajak karbon? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini pajak karbon masih terus dibahas oleh Kementerian Keuangan. Pembahasan terus dilakukan, paralel dengan aktivitas bursa karbon yang mulai […]
-
Setelah Bursa Karbon, Pemerintah Targetkan Penyelesaian Aturan Pajak Karbon
Pemerintah masih memiliki tugas yang belum selesai yaitu penuntasan peta jalan perdagangan dan pajak karbon. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di depan Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran Bursa Karbon Indonesia hari ini. “Dilaporkan masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan antara lain penyelesaian peta jalan perdagangan karbon sektor […]
-
Implementasi UU HKPD, Kemenkeu Sudah Evaluasi 80 Raperda Pajak Daerah
JAKARTA. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu menyatakan telah mengevaluasi setidaknya 80 rancangan perda (raperda) pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang disampaikan pemda. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sandy Firdaus mengatakan evaluasi raperda PDRD dilaksanakan berdasarkan UU 1/2022 dan PP 35/2023. Dalam hal ini, Kemenkeu diberi kewenangan untuk mengevaluasi kesesuaian raperda PDRD dengan kebijakan […]
-
Tindak Lanjuti SP2DK, Petugas Pajak Kunjungi Tempat Usaha Penginapan
SINJAI. Petugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai melakukan kunjungan kerja kepada pemilik usaha penginapan di Desa Biringere pada 13 September 2023. Account Representative KPP Pratama Bulukumba Muliadi mengatakan terdapat ketidaksesuaian data dalam SPT Tahunan dengan data pengamatan di lapangan. Temuan itu lantas ditindaklanjuti dalam […]
-
DPRD Minta Pemprov Segera Rampungkan Raperda Pajak Daerah
PEKANBARU. DPRD meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera menyampaikan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) guna mempercepat penyusunan Raperda PDRD. Ketua Pansus Raperda PDRD DPRD Riau Karmila Sari mengingatkan raperda harus sudah disusun dan diundangkan pada 5 Januari 2024. Bila terlambat, pemprov berpotensi kehilangan peluang untuk meningkatkan penerimaan. “Besaran tarif retribusi nantinya akan […]
WA only