NEWS
-
Banggar DPR Soroti Lemahnya Pemungutan Pajak Transaksi Digital di Indonesia
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih belum efektif dalam memungut pajak dari transaksi digital di Indonesia, meskipun sektor ini memiliki potensi penerimaan yang sangat besar. Anggota Banggar dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Temasek dan Google, transaksi digital di Indonesia – mencakup e-commerce, kripto, dan […]
-
DJP Komitmen Kebut Perbaikan Coretax agar Penerimaan Pajak Lancar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil langkah strategis untuk memastikan kelancaran penerimaan pajak di tengah proses penyempurnaan sistem Coretax. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan pihaknya akan memanfaatkan sistem perpajakan lama sebagai langkah mitigasi dalam menghadapi kendala implementasi sistem baru tersebut. “Berdasarkan hasil dengar pendapat di DPR, DJP […]
-
DJP Permudah Pembuatan Faktur Pajak Lewat 3 Saluran Baru ini, Simak Penjelasannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak mengumumkan pembaruan terkait penerbitan faktur pajak. Pembaruan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban administratif bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam proses pembuatan faktur pajak. Dikutip dari keterangan DJP, Kamis (13/2/2025), Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menuturkan, penerbitan faktur pajak dapat dilakukan melalui tiga saluran utama, […]
-
Cara Daftar NPWP di Coretax dan Syaratnya
Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) sudah bisa diakses sejak Rabu, 1 Januari 2025. Masyarakat yang berencana mendaftar nomor pokok wajib pajak (NPWP) dapat mengakses layanan pada Coretax tanpa perlu mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Layanan pada Coretax dapat diakses secara daring (online) melalui situs pajak.go.id/coretaxdjp. Lantas, bagaimana cara […]
-
Sebar SPPT Lebih Cepat, Pemkab Imbau WP Segera Bayar Tagihan PBB
Pemkab Probolinggo, Jawa Timur mulai mendistribusikan 449.989 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) 2025 dengan nilai ketetapan Rp14,11 miliar. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kristiana Ruliani berharap penerbitan SPPT secara lebih awal ini dapat mendorongwajib pajak untuk segera melakukan pembayaran PBB-P2. “Pembagian SPPT PBB-P2 […]
WA only