NEWS
-
Realisasi Penerimaan Negara di Jatim Tembus Rp128,18 Triliun per Juni 2026
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur Max Darmawan mengungkap realisasi pendapatan negara di wilayah setempat yang tercatat sebesar Rp128,18 triliun atau mencapai 42,45% dari target APBN sebesar Rp301,96 triliun hingga 30 Juni 2026. “Pendapatan negara ini terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp123,81 triliun atau 41,87% dari target dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar […]
-
Awasi Kepatuhan Pajak Orang Kaya, DJP Bisa Minta Data Perbankan hingga Penyedia Kripto
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan pedoman baru permintaan informasi dan/atau bukti keterangan (IBK) dalam rangka pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran No.SE-9/PJ/2026 yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Pedoman ini mengatur, salah satunya, penentuan kriteria wajib pajak yang dapat dimintai informasi atas transaksi keuangan […]
-
Terungkap! Total Piutang Pajak Capai Rp 83,61 T di 2025
Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) mencatat total piutang pajak bruto mencapai Rp83,61 triliun pada 2025. Hal ini terungkap dalam Laporan DJP Audited 2025. Tercatat dalam laporan ini, piutang pajak meningkat 10,98% dibandingkan dengan Rp 75,33 triliun pada akhir 2024. Adapun, dari total pajak bruto Rp 83,61 triliun, sebanyak Rp 47,41 triliun atau 56,7%-nya merupakan piutang tidak […]
-
Penerimaan pajak semester I KPP Manokwari tumbuh 69,14 persen
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari, Papua Barat mencacat realisasi penerimaan pajak pada semester I tahun 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 69,14 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan realisasi mencapai Rp293,96 miliar. Kepala KPP Pratama Manokwari Vika Aryanto di Manokwari, Rabu, mengatakan tingkat pencapaian target bulanan penerimaan pajak sejak Januari hingga Juni 2026 terus membaik, […]
-
Insentif Pajak PFII, Dinilai Tak Sejalan dengan Pajak Minimum Global
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyoroti kebijakan pemerintah terkait pemberian insentif pajak yang dinilai berpotensi tidak sejalan dengan tren penerapan pajak minimum global (global minimum tax). Misalnya saja, Pemerintah berencana memberikan berbagai insentif fiskal bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan di kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet […]
WA only