Mindblown: a blog about philosophy.
-
BPKP : Empat Pemkab di Kalsel beresiko gagal capai target PAD
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada empat Pemerintah Kabupaten di Kalimantan Selatan berisiko gagal mencapai target. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap, dalam atensi khusus kepada Gubernur dan para Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan. Pada rilis BPKP yang di terima Antara di Banjarmasin, Senin Rudy menyatakan, empat Pemerintah Kabupaten […]
-
Pemerintah Masih Kaji Sektor yang Menerima Insentif Pajak Tahun Depan
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih akan memberikan insentif pajak di tahun depan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 anggaran yang disiapkan adalah senilai Rp 41,5 triliun. Sayangnya, Kemenkeu belum memerinci sektor apa saja yang akan mendapatkan insentif pajak di tahun depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan […]
-
Asosiasi Buka Suara Soal Heboh Gaji Rp1,1 Miliar per Bulan di Bisnis Asuransi
JAKARTA – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) buka suara soal viralnya sejumlah perempuan di media sosial yang mengaku memiliki gaji pada rentang Rp600 juta hingga Rp1,1 miliar lantaran bekerja di industri asuransi. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menjelaskan bahwa sejumlah perempuan dalam video yang beredar kemungkinan besar adalah […]
-
Potensi EBT Sangat Besar, Indonesia Punya Peluang Ekspor Listrik ke Negara Tetangga
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia sebesar 3.600 Gigawatt. Sedangkan, kebutuhan listrik selama 40 tahun ke depan hanya mencapai 700 MW. Hal itu disampaikan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam acara Mempercepat Penurunan Emisi, Meraih Devisa secara Virtual, Senin […]
-
Pengkreditan Pajak Masukan 80% Sebelum Jadi PKP, Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kembali mengenai relaksasi pengkreditan pajak masukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Relaksasi ini sudah dimuat dalam perubahan UU PPN melalui UU Cipta Kerja. Staf Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP Fiona menjelaskan dengan sistem self assessment, pengusaha yang sudah memiliki omzet melebihi batasan Rp4,8 miliar wajib melaporkan usahanya untuk […]
Got any book recommendations?
WA only