Mindblown: a blog about philosophy.

JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil atas UU 39/2008 tentang Kementerian Negara sebagai dasar pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan penempatan DJP di bawah Kementerian Keuangan merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. “Hal dimaksud sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada […]

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersurat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ihwal penerapan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya.  Surat yang rencananya dikirim hari ini itu menyoal aspek teknis pelaksanaan, legal berkaitan dengan status wajib pajak dan wajib pungut, serta kriteria tarif […]

JAKARTA. Gabungan Pengusaha Industri Pariwisata (Gipi) akan mengajukan judicial review atau pengujian yudisial ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada pekan depan terkait dengan pajak hiburan. Adapun, upaya hukum tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Permohonan tersebut sedikit mundur dari rencana awal yang ditargetkan disampaikan ke […]

JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan saat ini sejumlah provinsi sudah membahas mengenai pemberian insentif pajak hiburan tertentu. Saat ini kewenangan pemberian insentif sudah termuat dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang dipertegas dalam SE Mendagri Nomor 900.1.13.1/403/SJ. Tito menyebut, untuk di Provinsi Bali sudah dilakukan pembahasan dengan pemerintah daerahnya […]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara ihwal gugatan yang telah dan akan diajukan oleh sejumlah asosiasi jasa hiburan dan kesenian ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kebijakan pajak hiburan 40%-75% sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.1/2022 tentang Hubugan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).  Menurutnya, langkah yang ditempuh sejumlah asosiasi merupakan hak warga […]