NEWS
-
Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP
Sebulan berjalan, sistem Coretax DJP belum sepenuhnya sempurna. Kendala teknis masih saja muncul, salah satunya adalah terbitnya surat teguran secara berulang di akun coretax milik wajib pajak. Surat teguran itu bahkan muncul tanpa ada kelalaian dari pihak wajib pajak. Kondisi itu dialami sejumlah wajib pajak di lapangan. Topik mengenai munculnya surat teguran ‘gaib’ itu menjadi […]
-
Jangan Sampai Kena Denda! Ini Batas Waktu Lapor SPT Tahunan 2024 dan Cara Mengisinya
JAKARTA. Wajib Pajak (WP) sudah mulai bisa mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2024 mulai Januari 2025. Pengisian SPT Tahunan ini harus dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan WP Badan. Lantas, kapan batas akhir pengisian SPT Tahunan? Batas waktu pengisian SPT Tahunan 2024 untuk WP Orang Pribadi yaitu 31 Maret 2025, sementara WP Badan […]
-
Coretax Masih Bermasalah! Menko Airlangga Cek Langsung ke Kantor Pajak
Jakarta, Sistem inti administrasi perpajakan atau coretax yang mengalami masalah sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025 membuat sejumlah pejabat negara melakukan peninjauan langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga teragenda mendatangi Kantor Pusat DJP pagi tadi, sekitar pukul 09.30 WIB. Menurutnya, peninjauan langsung sistem […]
-
Penerimaan Pajak Kaltim-Kaltara Tembus Rp42,73 Triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara) mencatat pencapaian dalam sektor penerimaan pajak yang melampaui target tahunan pada 2024. “Hingga 31 Desember 2024, realisasi kinerja penerimaan pajak di wilayah Kaltim-Kaltara mencapai Rp42,73 triliun atau 100,73 persen dari target,” terang Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kaltimtara, Teddy Heriyanto di […]
-
Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak
TANJUNGPINANG. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, memberikan klarifikasi terkait isu kegiatan fiktif pencetakan buku peraturan daerah (perda) tentang pajak dan retribusi daerah. Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang Said Alvie menjelaskan penerbitan buku perda tersebut memang benar-benar dilakukan dan telah sesuai dengan ketentuan. Adapun pencetakan buku itu ditujukan untuk meningkatkan pemahaman […]
WA only