Mindblown: a blog about philosophy.
-
Penjualan Lintas Negara di E-commerce Harus Diatur
Cross-border selling atau penjualan lintas negara melalui platform e-dagang sebaiknya diatur oleh pemerintah guna memberikan ruang kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal menurut Ekonom Universitas Indonesia (UI) Nining Indroyono Soesilo. “Selain membuat UMKM kesulitan bersaing, praktik cross-border di e-dagang juga tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemerintah tidak mendapatkan keuntungan karena negara […]
-
Program Pengungkapan Sukarela, bermanfaat untuk siapa?
Pekanbaru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah telah ditetapkan pemerintah pada 29 Oktober 2021, sebagai salah satu strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan, yang […]
-
Tax Amnesty Jilid II Berakhir Hari Ini, Ditjen Pajak Berharap Raup Penerimaan Optimal
Jelang berakhirnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II pada Kamis (30/6) hari ini, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berharap dapat memperoleh penerimaan negara dari program tersebut secara maksimal. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, optimisme tersebut karena masyarakat semakin menyadari tentang program PPS. Sehingga sehari jelang berakhir […]
-
WP Bingung Pilih Pembetulan SPT atau PPS Jelang Deadline, Ini Kata DJP
Melalui kanal media sosial, Ditjen Pajak (DJP) merespons kebimbangan netizen terkait dengan surat imbauan mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) yang dikirimkan otoritas. Seorang wajib pajak mengaku menerima surat imbauan yang disertai dengan daftar harta. Dalam unggahannya di Twitter, netizen tersebut menampilkan surat yang isinya menunjukkan adanya perbedaan data antara yang dilaporkannya dalam SPT Tahunan dengan […]
-
Perpanjang Lagi Waktu Lapor SPT Tahunan? DJP Ingatkan Aturan Ini
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan. DJP menyatakan wajib pajak sesungguhnya bisa mengajukan kembali pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan apabila wajib pajak ternyata masih belum siap untuk menyampaikan SPT Tahunan. “Wajib pajak masih dapat menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan […]
Got any book recommendations?
WA only