Mindblown: a blog about philosophy.
-
Lebih dari 40 Perusahaan Multinasional Komitmen Tak Akan Hindari Pajak
AMSTERDAM, Lebih dari 40 perusahaan multinasional dan perusahaan besar lainnya di Belanda berjanji untuk tidak menghindari pajak seiring dengan ditandatanganinya draf UU Tata Kelola Pajak yang diinisiasi VNO-NCW. Ketua Konfederasi Industri dan Pengusaha Belanda (VNO-NCW) Ingrid Thijssen mengatakan komitmen tersebut merupakan pertama kalinya di dunia. Komitmen ini juga menunjukkan kepemimpinan dan langkah luar biasa yang […]
-
DJP Sarankan WP Pilih Aplikasi Pinjol Terdaftar di OJK, Ini Sebabnya
JAKARTA, Wajib pajak perlu memastikan penyelenggara pinjaman daring atau online yang digunakan oleh wajib pajak dalam memberikan ataupun menarik pinjaman telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bila wajib pajak memberikan pinjaman atau menarik pinjaman melalui penyelenggara pinjaman online yang tak terdaftar di OJK, terdapat banyak beban administrasi yang harus ditanggung oleh wajib pajak. “Kalau […]
-
Kadin Mendorong Dunia Usaha Menerapkan ESG
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) tengah mendorong penerapan environment, social, and good governance (ESG) di kalangan dunia usaha. Ini sebagai upaya dekarbonisasi dan peningkatan investasi di sektor usaha yang ramah lingkungan dan mendukung B20 sustainability. “Investasi yang mengedepankan aspek-aspek ESG bukan lagi pilihan atau bersifat sukarela. Perilaku konsumen, pasar dan investor yang berubah mengharuskan ESG diterapkan […]
-
Industri Jasa Konstruksi Hadapi Tantangan di Tengah Masifnya Proyek Infrastruktur
Industri Jasa Konstruksi Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan yang cukup serius di tengah masifnya proyek infrastruktur. Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama tiga tahun menjadi masalah utama bagi sektor jasa konstruksi sehingga banyak dari kontraktor cukup kesulitan mendapat tenaga tersertifikasi dan kompeten. Hal itu disampaikan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementrian Kementerian […]
-
DJP Terbitkan Surat Edaran Baru Soal Pemeteraian Kemudian
Ditjen Pajak (DJP) memberikan pedoman pelaksanaan pembubuhan cap pemeteraian kemudian melalui diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak No.SE-07/PJ/2022. Pedoman pelaksanaan dalam surat edaran itu dimaksudkan untuk menyeragamkan prosedur pembubuhan cap pemeteraian kemudian. Hal ini sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/2021. “Surat edaran Dirjen Pajak tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam […]
Got any book recommendations?
WA only