NEWS
-
Dirjen Pajak: PMK Pajak Natura Ditargetkan Rampung Semester I/2023
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kemenkeu Suryo Utomo memperkirakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan aturan turunan pajak natura atau kenikmatan yang diberikan pemberi kerja kepada karyawan rampung pada semester I/2023. Menurutnya, aturan turunan dari beleid tersebut akan dituangkan ke dalam PMK dan akan mendefinisikan barang, termasuk dengan batas dari kepantasan pajak yang akan ditetapkan. […]
-
Masih Awal 2023, DJP Sudah Terima 203 Ribu SPT Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 203.538 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 telah dilaporkan per 10 Januari 2023, baik SPT orang pribadi maupun badan. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebutkan, penyampaian SPT dilakukan dengan berbagai cara, yakni e-filling, e-form, e-SPT, maupun manual dengan datang langsung ke kantor DJP. “Bagi wajib pajak yang datang […]
-
Dirjen Pajak Sebut Pemotongan Pajak Natura Mulai Berlaku Semester II-2023
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyusun dan menggodok Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur ketentuan teknis pajak natura. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, pemotongan pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan yang diterima wajib pajak baru akan mulai berlaku pada awal Semester II-2023. Hal ini dilakukan lantaran pihaknya […]
-
Natura Bisa Dibiayakan, DJP Akan Hati-Hati Tentukan Definisi Biaya 3M
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pemerintah akan memerinci ketentuan terkait dengan biaya natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan definisi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan atas natura dan kenikmatan yang diberikan akan diatur secara hati-hati sehingga pengenaan pajak […]
-
Kejar Pajak Rp 1.718 Triliun, Insentif di PEN Dipermanenkan
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.718 triliun dalam APBN 2023. Salah satu upaya untuk menggenjot penerimaan negara dengan menjadikan kebijakan pajak yang sebelumnya hanya ada pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi kebijakan permanen. “Dalam konteks konteks pemulihan ekonomi tahun 2020 sampai 2022 pajak sudah memerankan peran yang sangat signifikan. Pada tahun 2023 pajak dituntut melakukan […]
WA only