NEWS
-
Modus Penipuan Sistem Coretax Pajak Bermunculan, DJP Ingatkan Ini
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewanti-wanti modus penipuan yang mengatasnamakan sistem coretax. “Sudah banyak penipuan mengatasnamakan coretax DJP,” jelas video unggahan bersama di Instagram @ditjenpajakri dan @pajaksumselbabel, Kamis (16/1). “DJP tidak pernah melakukan verifikasi data melalui telepon, WhatsApp, atau meminta mengunduh file dengan format APK,” tegas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. DJP mengatakan setiap […]
-
PMK Baru! Atur Pembetulan, Keberatan, Hingga Pembatalan Bidang Pajak
Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan baru soal tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2024. Beleid yang berlaku mulai 1 Januari 2025 tersebut di antaranya diundangkan untuk menyederhanakan peraturan. Simplifikasi tersebut dilakukan dengan melebur dan menyempurnakan ketentuan seputar pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. “… […]
-
Layanan Coretax System Masih Menuai Sorotan
Meski dinilai mulai ada perbasikan, wajib pajak masih mengeluhkan layanan Coretax System Sejak meluncur pada awal tahun ini, sistem Coretax DJP senilai Rp 1,2 triliun yang dirancang Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaporan pajak elektronik terus mendapat sorotan. Alih-alih mempermudah, banyak wajib pajak mengeluhkan berbagai masalah teknis yang mereka hadapi dalam mengakses layanan […]
-
Perusahaan Asing di Balik Proyek Coretax System
PENGEMBANG Coretax DJP ternyata melibatkan sejumlah perusahaan asing ternama. Merujuk situs resmi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, konsorsium LG CNS-Qualysoft terpilih sebagai pemenang tender pengadaan Coretax dengan nilai kontrak Rp 1,228 triliun, termasuk pajak. Pengumuman ini disampaikan oleh PT Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia selaku agen pengadaan. Penetapan pemenang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.03/2020 tanggal […]
-
Tax Amnesty dan Family Office, Kebijakan Pajak 2025 Pro Kaum Superkaya
Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh ironi dalam kebijakan perpajakan di Indonesia. Di tengah meningkatnya ketimpangan ekonomi, pemerintah justru menggulirkan kebijakan yang dianggap pro terhadap orang kaya. Rencana pengampunan pajak alias Tax Amnesy Jilid III dan pembentukan Family Office memicu kritik karena dinilai lebih menguntungkan kelompok superkaya.Dua kebijakan tersebut sekaligus berpotensi menggerus penerimaan negara dan […]
WA only