NEWS

  • RUU PPSK Atur Penyelenggaraan Bursa Karbon, Pakar Soroti Peran OJK

    RUU PPSK Atur Penyelenggaraan Bursa Karbon, Pakar Soroti Peran OJK

    Komisi XI DPR telah menyetujui Rancangana Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) untuk dibawa ke Sidang Paripurna untuk disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Beleid ini salah satunya mengatur penyelenggaraan bursa karbon di Indonesia. Kementerian Keuangan mengatakan pembentukan bursa karbon yang kredibel saat ini menjadi prioritas utama pemerintah ketimbang implementasi pajak karbon, sebagai salah […]

  • Warga Jabar Diberi Kemudahan Bayar Pajak Lewat Digital

    Warga Jabar Diberi Kemudahan Bayar Pajak Lewat Digital

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jabar. Salah satunya pelayanan lewat digital. Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik mengatakan, pelayanan terbaik itu diwujudkan dalam inovasi layanan berbasis digital. Layanan berbasis digital ini menjadi salah satu fokus yang terus dilakukan secara berkala. Menurut Dedi, kemudahan layanan terhadap masyarakat ini […]

  • Transaksi Digital Ngebut, Pemerintah Tunjuk PMSE Domestik Jadi Pemungut PPN

    Transaksi Digital Ngebut, Pemerintah Tunjuk PMSE Domestik Jadi Pemungut PPN

    Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Aturan ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal yang sama.  PP nomor 44/2022 ini merupakan aturan pelaksanaan PPN dari UU Nomor […]

  • Kontribusi Manufaktur Terhadap PDB Dan Pajak Pada 2023 Bisa Rebound, Asalkan….

    Kontribusi Manufaktur Terhadap PDB Dan Pajak Pada 2023 Bisa Rebound, Asalkan….

    Kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional serta pajak negara berpeluang mengalami rebound pada tahun depan. Dengan catatan, investasi ke sektor tersebut tidak terhambat. Menurut ekonom Celios Bhima Yudhistira, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB berpotensi kembali ke level 22-23 persen, sedangkan terhadap pemasukan pajak bisa bertahan di level 30 persen. “Kalau tidak ada […]

  • Pemerintah Perlu Perinci Ketentuan Earmarking Pajak Karbon

    Pemerintah Perlu Perinci Ketentuan Earmarking Pajak Karbon

    Pemerintah perlu menyiapkan ketentuan terkait dengan earmarking atas pendapatan yang bersumber dari pajak karbon. Wakil Ketua Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) Titi Muswati Putranti mengatakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan hanya menyebut penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. “Ini ada kata-kata ‘dapat’. Kalau di dunia akademisi ini diperdebatkan. Tujuan sebetulnya […]

WhatsApp WA only