Mindblown: a blog about philosophy.
-
Menkeu: UU HKPD Dorong Pemda Beri Insentif Fiskal
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini pemerintah daerah (Pemda) dapat memberikan insentif fiskal seperti yang selama ini dilakukan pemerintah pusat. Kewenangan ini diberikan setelah pengesahan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Bahkan UU HKPD telah memberikan ruang bagi pemda untuk memberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan […]
-
RI Tambah Utang, Sri Mulyani: Kita Yakin Mampu Bayar!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini Indonesia mampu membayar utang yang sudah ditarik selama ini. Termasuk lonjakan ketika pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah harus melonggarkan defisit hingga 6% dari 2020 sampai 2023 karena penerimaan yang anjlok dan di sisi lain belanja naik tajam akibat pandemi Covid-19. Namun, ia yakin bisa mengembalikan ke posisi semula yakni maksimal 3% sesuai […]
-
Pelaku Usaha Bersiap Memungut PPN 11%
Harapan masyarakat agar pemerintah menunda pelaksanaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 sepertinya jauh panggang dari api. Pemerintah hampir pasti menerapkan tarif PPN baru, yakni 11%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor memastikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bakal tetap menerapkan […]
-
Penerimaan PPh dari Tax Amnesty II Baru Rp 2,83 T
JAKARTA. Jumlah peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II terus bertambah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemkeu) mencatat: pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima negara sudah mencapai Rp 2,83 triliun. Hasil tax amnesty tersebut berasal dari total pengungkapan harta yang sebanyak Rp 27,39 triliun nilai harta bersih pada hari Kamis […]
-
Bersiap, Tarif PPN 11% Tetap Berlaku Mulai 1 April 2022
Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bakal tetap mengerek tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11%. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang no. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dan peningkatan PPN ini akan berlaku mulai 1 April 2022. “Berdasarkan amanat UU, tarif PPN 11% akan berlaku mulai 1 April 2022,” kata […]
Got any book recommendations?
WA only