Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ketentuan Penyesuaian Keterkaitan saat Timbul Pengenaan Pajak Berganda
JAKARTA, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 172/2023 turut memuat ketentuan mengenai corresponding adjustment. Dalam PMK tersebut, corresponding adjustment diterjemahkan menjadi penyesuaian keterkaitan. Berdasarkan pasal 40 ayat (1), wajib pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi dapat melakukan penyesuaian keterkaitan bila penentuan harga transfer oleh DJP melalui pemeriksaan atau koreksi harga transfer oleh otoritas pajak mitra P3B […]
-
Begini Ketentuan Pemotongan PPh Final UMKM terhadap WP Pemilik Suket
Terdapat 3 ketentuan yang perlu diperhatikan pemotong atau pemungut PPh saat melakukan pemotongan atau pemungutan PPh final 0,5% terhadap wajib pajak UMKM yang memiliki surat keterangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 164/2023, PPh final UMKM dapat dilunasi dengan 2 cara. Salah satunya ialah dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut PPh jika wajib pajak […]
-
Penerimaan Pajak Jaksel II Tembus Rp 65,73 Triliun Sepanjang 2023
Jakarta. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II (Kanwil DJP Jaksel II) berhasil mengumpulkan penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp 67,83 Triliun atau 103,2% dari target Perpres 75/2023 sebesar Rp 65,73 Triliun. Kepala Kanwil DJP Jaksel II Neilmaldrin Noor menyampaikan, capaian penerimaan pajak tahun 2023 ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,4% dari realisasi penerimaan […]
-
DJP Sebut Pajak Natura Beri Dampak Positif Terhadap Penerimaan PPh 21 di 2023
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa pengenaan pajak natura telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak sepanjang 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, pengenaan pajak atas natura merupakan salah satu bentuk perluasan basis pajak yang berdampak positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sepanjang tahun 2023. […]
-
Konsekuensi Jika Surat Pernyataan Omzet UMKM Rp500 Juta Tidak Benar
Surat pernyataan yang menyatakan omzet wajib pajak orang pribadi UMKM belum melebihi Rp500 juta tidak boleh disalahgunakan. Dengan surat pernyataan itu, wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet tidak lebih dari Rp500 juta bisa terbebas dari pemotongan atau pemungutan PPh final 0,5% ketika melakukan penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pemotong/pemungut pajak. PMK 164/2023 memuat […]
Got any book recommendations?
WA only