NEWS
-
Kenali Perbedaan Wakil dan Kuasa Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk meminta dan/atau menunjuk pihak lain yang lebih memahami mengenai perpajakan sebagai wakil maupun kuasa Wajib Pajak. Apa perbedaan wakil dan kuasa Wajib Pajak?. Mari Kenali Perbedaan Wakil dan Kuasa Wajib Pajak Pajak.com akan mengulasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apa itu Wakil Wajib Pajak? Wakil […]
-
Program Blokir Nasional, DJP Tutup Rekening WP dengan Utang Rp1,8 M
KPP Penanaman Modal Asing Tiga (PMA Tiga) melakukan pemblokiran rekening ke sejumlah bank di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari ‘Program Pemblokiran Nasional’ yang dijalankan oleh Direktorat Penagihan dan Pemeriksaan Kantor Pusat DJP yang bekerja sama dengan PPATK pada akhir Agustus 2022 lalu. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian KPP PMA Tiga Tulus Suparto menjelaskan […]
-
Rawan Penghindaran Pajak, OECD Susun Kerangka Kerja Pelaporan Aset Kripto
Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah memiliki kerangka kerja transparansi pajak global baru, terkait dengan pertukaran informasi dan pelaporan penggunaan aset kripto. OECD menyusun kerangka kerja yang bertajuk The Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), sebagai respons dari permintaan negara-negara G20 kepada OECD untuk menyusun kerangka kerja tentang pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) antarnegara […]
-
Tagihan Air dan Listrik Masuk Hitungan PPh Final Sewa Tanah/Bangunan
Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan kepada wajib pajak terkait dengan tagihan listrik dan air dalam penghitungan PPh final atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34/2017, besaran PPh final atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau […]
-
Aturan Fasilitas KITE Pengembalian Diubah, Perusahaan Harus Punya CCTV
Pemerintah mengubah ketentuan mengenai pemberian fasilitas pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau KITE Pengembalian. Melalui PMK 145/2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi PMK 161/2018 mengenai pemberian fasilitas KITE Pengembalian. Revisi ini dilakukan untuk meningkatkan […]
WA only