Mindblown: a blog about philosophy.

Pemerintah akan mengimplementasikan metode tarif efektif rata-rata (TER) pada awal 2024. Ini merupakan format baru penghitungan pemungutan dan pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan atau PPh 21. “Insyaallah mulai masa Januari 2024 sekiranya semua bisa terlaksana dengan baik, tertandatangani dan terpublikasikan, mulai dapat kami jalankan dengan baik,” kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo saat […]

Warga Indonesia yang memiliki NPWP memiliki kewajiban lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan. Nah detikers pasti tahu kan, mereka yang telah berpenghasilan dan memiliki NPWP disebut sebagai wajib pajak (WP). Saat ini, SPT tahunan sudah bisa dilaporkan dan pelaporan tersebut bisa dilakukan hingga akhir Maret 2024 nanti untuk wajib pajak pribadi dan akhir April untuk […]

BOGOR. Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Barat III menggelar pertemuan dengan Pemkot Bogor dalam rangka meningkatkan sinergi antara kedua pihak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan sinergi antara kedua pihak tersebut perlu ditingkatkan sesuai dengan perjanjian kerja sama (PKS) yang disepakati antara DJP, Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), […]

Simak berikut cara mudah menghitung rumus pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 tahun 2024. Per 1 Januari 2024, pemerintah secara resmi akan menerapkan tarif efektif untuk pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Adapun kebijakan ini berlaku bagi karyawan termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia (TNI), anggota kepolisian negara Republik Indonesia (Polri), […]

JAKARTA. Pemerintah menerbitkan aturan baru sebagai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Hal ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan dalam sepekan terakhir.  Petunjuk pemotongan PPh 21 tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023.  Beleid yang berlaku mulai 1 Januari 2024 ini menggantikan PMK 252/2008 lantaran PMK 252/2008 dinilai belum […]