Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Rp 953,6 Triliun hingga Oktober 2021
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak Rp 953,6 triliun hingga Oktober 2021. Nilai itu setara dengan 77,6 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sebesar Rp 1.229,59 triliun. “Ini terjadi pertumbuhan 15,3 persen, tahun lalu kita mengalami kontraksi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual Kamis, 25 November 2021. Menurutnya, pertumbuhan realisasi […]
-
Perkuat Pengawasan Penerima Insentif Pajak, Distribusi Data Diperbaiki
JAKARTA – Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat pengawasan wajib pajak yang menerima insentif dan/atau fasilitas pajak di tengah pandemi Covid-19. Laporan APBN Kita edisi November 2021 menyebut Ditjen Pajak (DJP) akan memperbaiki distribusi data pemanfaatan insentif pajak sehingga lebih merata. Dengan data yang terdistribusi, KPP dapat langsung mengawasi wajib pajak penerima insentif pajak di wilayahnya. […]
-
UU Cipta Kerja Cacat Formil, Jokowi Pastikan Investasi Tetap Terjamin
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku walaupun Mahkamah Konstitusi (MK) menilainya bersifat inkonstitusional secara bersyarat. Jokowi mengatakan MK dalam putusannya memerintahkan pemerintah dan DPR melakukan sejumlah perbaikan atas UU Cipta Kerja. Meski demikian, UU Cipta Kerja dan peraturan turunan yang telah terbit tetap berlaku sehingga memberikan […]
-
Tax Center Punya Peran Penting dalam Implementasi UU HPP
SUKOHARJO – Peran tax center tidaklah hanya sebatas menyosialisasikan, tetapi juga turut menjembatani kepentingan pemerintah dan wajib pajak dalam menjamin implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang efektif dan seimbang. Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) Darussalam menilai tax center sebagai pihak ketiga dapat berperan melaksanakan sosialisasi, kajian, serta menerima masukan […]
-
ESDM Buka-bukaan soal Dampak Pajak Karbon ke Tarif Listrik
Kementerian ESDM buka-bukaan soal dampak penerapan kebijakan pajak karbon bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara mulai 1 April 2022 mendatang terhadap tarif listrik bagi masyarakat.Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana memastikan pajak tak serta membuat tarif listrik jadi naik atau mahal. Sebab, pemerintah baru menerapkan kebijakan ini secara terbatas dan tarif yang rendah. “Tetapi […]
Got any book recommendations?
WA only