Mindblown: a blog about philosophy.
-
Siap-Siap, Fasilitas Untuk Para Bos Perusahaan Akan Dikenakan Pajak
JAKARTA. Demi menggenjot penerimaan pajak, pemerintah berupaya memperluas cakupan objek kena pajak. Salah satunya dengan mengkatagorikan fasilitas yang diterima para bos-bos perusahaan sebagai barang kena pajak. Nantinya, para direksi atau CEO perusahaan harus memasukkan fasilitas berupa barang yang diterima mereka dari perusahaan, dalam pajak penghasilan (PPh). Sehingga, saat melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan, fasilitas itu […]
-
Menkeu: Fasilitas Kantor Kena Pajak Untuk Level Atas, Bukan Hp Atau Laptop Pegawai
JAKARTA. Sosialisasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) nampaknya mulai gencar dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Kick Off Sosialisasi Undang-undang HPP, Jumat (19/11) menegaskan, salah satunya, terkait penetapan pajak untuk kenikmatan yang diterima oleh pegawai atau disebut natura. Kata Menkeu, tak semua kenikmatan perusahaan ke pegawai akan kena pajak penghasilan […]
-
3 Cara menghapus NPWP: Secara online, tertulis, dan datang langsung
Jakarta. Setiap warga Indonesia, ada satu identitas yang wajib dimiliki selain Kartu Tanda Penduduk. Yaitu, Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Nomor ini wajib dimiliki setiap warga Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Namun, apakah kamu tahu, NPWP bisa dihapus atau dinonaktifkan? Melansir informasi yang dirilis indonesia.go.id yang mengutip laman www.pajak.go.id, penghapusan itu […]
-
Pegawai Dengan Penghasilan Rp 20,8 Juta ke Atas Bisa Kena Pajak Atas Fasilitas
JAKARTA. Mulai tahun depan, pemerintah akan mengenakan pajak atas fasilitas dan tunjangan non-uang atau natura. Kebijakan ini akan menyasar pada masyarakat yang mempunyai penghasilan tinggi, umumnya seperti direksi maupun pemimpin perusahaan. Adapun kebijakan pajak atas natura ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kendati demikian, pemerintah belum memerinci fasilitas barang yang […]
-
Pengemplang Pajak Tak Ikut ‘Tax Amnesty II’ Bayar Denda 200%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tahun depan adalah kesempatan terakhir bagi pengemplang pajak untuk meminta pengampunan atas dosa perpajakan. Semua itu tak lain dan tak bukan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang lebih dikenal dengan Tax Amnesty jilid II. Adapun program PPS ini tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan […]
Got any book recommendations?
WA only